Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Tata kelola dana kapitasi oleh fasilitas kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikonfirmasi hal tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengatakan bahwa masalah BPJS sudah dalam proses penanganan. Ia berharap pada anggaran tahun 2025 menjelang anggaran murni 2026 semuanya sudah bisa diselesaikan.
"Sehingga dengan demikian tahapan-tahapan, bagaimana penyelesaian kegiatan pemkab yang terkait dengan BPJS itu nantinya akan dibicarakan di internal," kata Kholilurrahman saat ditemui di Pendopo Ronggo Sukowati, Sabtu (19/7/2025).
Lebih lanjut, Kholilurrahman menyampaikan utang pemerintah daerah terhadap BPJS sudah tinggal sedikit. Menurutnya, utang di tahun 2024 sudah lunas.
"Kemarin itu tinggal 6 bulan yang masih belum terbayarkan, dan 6 bulan tersebut sudah mulai dilakukan pembayaran, namun tidak tahu juga apa sudah nol atau masih belum," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya dalam atensinya, KPK menyarankan untuk melaksanakan audit proyek strategis dan dana kapitasi BPJS serta menindaklanjuti aduan masyarakat. (dim/rev)
