Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, saat memberi paparan.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim terus memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan menanamkan nilai integritas kepada aparatur sipil negara (ASN). Sosialisasi ini menyasar pimpinan eselon II, kepala dinas, eselon III, hingga mitra kerja pemerintah.
Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa sistem birokrasi di Jatim telah berjalan baik, terutama melalui pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Pada 2024, capaian MCSP mencapai 94 persen. Namun, ia menilai aspek integritas internal masih perlu ditingkatkan.
“Secara MCSP sudah sangat baik, 94 persen, artinya sistem birokrasi layanan publik dan transformasi digital berjalan dengan baik. Tapi nilai integritas, khususnya internal, masih lebih rendah dibanding eksternal karena kurangnya penyuluhan,” ucapnya, Kamis (25/9/2025).
Ia berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun birokrasi yang bersih.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Jawa Timur, Hendro Gunawan, menambahkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini dan melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Pemerintah bersama masyarakat harus aktif mengantisipasi terjadinya proses korupsi. Kita dari awal sudah diingatkan dan diberikan best prestise, agar ke depan bisa jadi partisipasi aktif semua stakeholder,” tuturnya.
Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan yang pertama dilakukan.
“Dalam satu tahun ini sudah yang ketiga. Kami mendorong Inspektorat menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, karena banyak kasus muncul akibat ketidaktahuan,” ujarnya. (dev/mar)
