Cegah Inflasi, DPRD Gresik Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, meminta Pemerintah Kabupaten Gresik menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk mencegah inflasi di saat masyarakat dihadapkan pada pelemahan ekonomi.

Hal ini disampaikan Mujid Riduan saat menjadi pemateri dalam "Sosialisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Melalui Saluran Kios Pangan" yang diadakan Dinas Pertanian (Distan) Gresik, Selasa (7/10/2025).

BACA JUGA:

Mujid menyampaikan, dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan masyarakat yang cukup, aksesibilitas terhadap pangan oleh semua lapisan masyarakat, pemanfaatan pangan yang bergizi dan aman, serta stabilitas pasokan pangan dan harga dari waktu ke waktu.

"DPRD memiliki tugas fungsi strategis dalam membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga," tutur Mujid.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Gresik ini lantas merinci peran DPRD Gresik dalam fungsi legislasi, yakni untuk mendukung kios pangan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan mendorong terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan dan Distribusi Pangan.

Selanjutnya, dalam fungsi anggaran, DPRD Gresik mengawal alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penguatan modal kios pangan, sarana distribusi, dan digitalisasi data stok pangan.

"Adapun dalam fungsi pengawasan, DPRD Gresik memastikan program ketahanan pangan tepat sasaran dan kios pangan mendapat dukungan nyata," tuturnya.

Ditegaskan Mujid, dalam konsep ketahanan pangan, kios pangan menjadi garda terdepan dalam menyalurkan bahan pangan pokok, menjaga harga tetap stabil, dan menghubungkan produsen dengan konsumen.

"Untuk itu, kami minta pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap keberadaan kios pangan agar rantai pasok pangan kepada masyarakat tetap lancar dengan harga terjaga," pintanya.