Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat acara Pencanangan Patriot Integritas Muda Jatim di Malang. (Ist)
Dana tersebut terlihat besar karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2024 sebesar Rp4,6 triliun yang baru bisa dialokasikan setelah Audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mekanismenya melalui Perubahan APBD 2025, yaitu di Triwulan IV bulan Oktober-Desember.
“Saat saya pertama menjadi gubernur, saya tanya, kenapa ini tidak langsung digunakan anggaran ini? Ternyata karena yang masuk Silpa itu harus selesei diaudit BPK,” ujarnya.
“Jadi kalau saudara lihat kenapa ini mengendap, itu semua pada posisi audited, sudah diaudit BPK. Setelah itu harus masuk LPJ, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur, baru kemudian masuk pada PAPBD,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa sistem ini dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pengaturan alur anggaran yang tak terserap dan perlu diaudit BPK adalah wewenang pemerintah pusat.
Sebagai informasi, pencanangan PIM Jatim ini merupakan salah satu strategi yang penting adalah membangun budaya integritas sejak dini dimulai kekuatan pemuda pemudi.
Kegiatannya bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta memotivasi generasi muda untuk terus mengasah pengetahuan, keterampilan, dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas.
Mereka yang dicanangkan mencapai 400 muda-mudi dari 38 kabupaten/kota di Jatim berusia 18-30 tahun. Dari total 400 pemuda tersebut, telah dipilih 40 peserta terbaik yang nantinya akan menjadi penyuluh antikorupsi yang bekerja sama dengan KPK. Mereka akan menjalani diklat selama 3 hari di Jakarta.
“Anak-anak saya, adik-adik saya, terima kasih bahwa sudah berkenan untuk menjadi bagian dari gerakan integritas pemuda. Selamat bertugas semuanya. Bersiap memberikan hadiah terbaik bagi negeri ini dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda,” tegasnya.
“Kalian adalah pemuda-pemudi luar biasa yang punya komitmen untuk membangun negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan,” pungkasnya. (dev/msn)
