Karena itu, Eko mendesak pihak TNI AL untuk membatalkan rencana pembangunan tersebut. Ia juga meminta Presiden RI melalui Bupati Pasuruan untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan yang disebutnya sebagai wilayah konflik.
Eko, yang juga Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan, berharap pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak kepada warga yang telah lama tinggal dan berkeluarga di wilayah tersebut.
Menurutnya, kondisi kehidupan warga sangat memprihatinkan karena berbagai akses aktivitas dibatasi. Akses air bersih, listrik, hingga pembuatan KTP tidak bisa dilakukan tanpa ada kebijakan dari TNI.
Sementara itu, menurut Eko, TNI AL yang mendapat anggaran dari rakyat justru belum mampu memberikan rasa aman bagi warga sekitar.
