Pendopo Kabupaten Mojokerto
MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com -Kabupaten Mojokerto menargetkan pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah baru selesai pada 2027.
Hal itu disampaikan pendiri Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Syaifudin Chalim saat konferensi pers di Pondok Amanatul Ummah, Pacet, Sabtu (29/11/2025) malam, setelah Raperda APBD 2026 disetujui DPRD.
Kiai Asep menegaskan bahwa percepatan pembangunan pusat pemerintahan menjadi prioritas penting untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Insyaallah, 2027 pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto sudah selesai dan bisa ditempati,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan sekadar relokasi fisik, melainkan investasi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
“Kabupaten Mojokerto harus mampu tampil sebagai daerah percontohan bagi wilayah lain di Indonesia, bahkan skala internasional. Saya akan mendukung total pemerintahan Mubarok untuk menjadikan Kabupaten Mojokerto miniaturnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” ujarnya.
Dukungan terhadap pemindahan pusat pemerintahan juga datang dari mayoritas fraksi DPRD serta berbagai aktivis dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mojokerto.
Keputusan tersebut dinilai memiliki momentum kuat untuk mempercepat realisasi rencana pembangunan di Mojosari.
Aktivis lingkungan, Suliono, turut mendukung langkah pemerintah daerah.
“Sejumlah aktivis dan masyarakat di Mojokerto setuju serta sependapat dengan program pemerintah Mubarok untuk memindahkan ke wilayah Kabupaten. Kehadiran kami di sini menunjukkan solidaritas dan dukungan terhadap visi bupati,” ujarnya.
Dengan dukungan solid dari DPRD, tokoh masyarakat, dan aktivis, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke Mojosari diharapkan berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi warga. (ris/van)
