“Seleksi JPTP 2026 harus menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Malang benar benar menerapkan sistem merit. Jangan lagi ada kesan jabatan ditentukan oleh kedekatan kekuasaan, bukan oleh kompetensi dan integritas,” tegas Wiwid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2/2026).
Sorotan tajam diarahkan pada posisi Kepala DLH yang disebut telah dijabat pelaksana tugas sejak Maret 2024 atau lebih dari dua tahun. Menurut Lira, kondisi tersebut mencerminkan pengabaian terhadap pengisian jabatan definitif.
Wiwid menyebut, jabatan strategis seperti DLH tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa pemimpin definitif yang memiliki visi jelas di bidang lingkungan.
“Kabupaten Malang membutuhkan Kepala DLH yang benar-benar memahami persoalan ekologi, konservasi, serta berani menghadapi tekanan perusak lingkungan. Jangan sampai kebijakan lingkungan berjalan di tempat karena dipimpin oleh figur yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai,” ujarnya.
