Anggota DPD RI, Lia Istifhama, saat menerima audiensi Aliansi BEM Pasuruan Raya di Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur, Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Aliansi BEM Pasuruan Raya mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur, Surabaya, Selasa (3/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang membelit kehidupan nelayan di Kabupaten Pasuruan, mulai dari akses permodalan hingga ketimpangan harga hasil tangkapan.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Anggota DPD RI asal Jawa Timur, dr. Lia Istifhama, yang menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir agar mendapatkan keadilan ekonomi dan perlindungan yang layak.
BACA JUGA:
- Soroti Polemik Pemecatan Guru Yogi Susilo, Ning Lia Desak Investigasi Transparan Demi Keadilan
- DPD RI Lia Istifhama X KPID Jatim: RUU Penyiaran Harus Segera Disahkan
- Viral Banner Dicium ODGJ, Senator Cantik Ning Lia Istifhama Cerita ke Pak Purnomo, Sang Polisi Baik
- Ingat Proses Perjuangan Sulit, Anggota DPD RI Lia Istifhama Enggan Khianati Amanah Masyarakat
Dalam forum dialog yang berlangsung terbuka dan konstruktif itu, salah satu mahasiswa memaparkan kondisi nelayan di Kecamatan Lekok yang dinilai masih terjebak dalam sistem permodalan tidak sehat. Para nelayan disebut kerap mengandalkan pinjaman dari agen atau tengkulak tanpa perjanjian tertulis yang jelas.
Skema tersebut diduga menciptakan praktik monopoli terselubung, di mana nelayan tidak memiliki keleluasaan menjual hasil tangkapan kepada pihak lain. Ketergantungan ini bukan hanya membatasi akses pasar, tetapi juga menekan posisi tawar nelayan dalam menentukan harga.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketimpangan harga ikan di tingkat nelayan dengan harga pasar. Selisih harga yang signifikan membuat keuntungan lebih banyak dinikmati perantara, sementara nelayan tetap berada dalam tekanan ekonomi.
Mahasiswa juga menyoroti dampak sosial dari praktik tersebut yang memicu siklus utang berkepanjangan. Utang yang tak kunjung lunas berpotensi diwariskan secara turun-temurun, membentuk kemiskinan kultural di tengah masyarakat pesisir.
Menanggapi hal itu, Senator Jatim Lia Istifhama menyampaikan bahwa persoalan nelayan tidak bisa dilepaskan dari sistem pembiayaan yang adil dan transparan. Ia menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi alternatif bagi masyarakat desa, termasuk nelayan.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
