Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat silaturahmi bersama Tim BHS, Senin (9/3/2026) petang. Foto: Mustain/Bangsaonline.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengajak tim pemenangannya saat Pileg 2024 lalu, ikut mengawal program pemerintah pusat. Sebab program-program pemerintah pusat tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Harapan ini disampaikan BHS saat menggelar Silaturahmi dan Buka Puasa bersama ratusan anggota Tim BHS Kabupaten Sidoarjo dan stuktur DPC Partai Gerindra Sidoarjo, di Restoran Heritage Of Handayani, Perum KNV Sidoarjo, Senin (9/3/2026) petang.
BHS menyatakan, selain bersilaturahmi dengan timnya, ia juga menyampaikan sejumlah program pemerintah pusat yang harus dikawal bersama-sama dengan tim pemenangannya. Program tersebut yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Juga Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat hingga Swasembada Pangan. “Ini betul-betul bisa dikawal oleh tim BHS dengan baik,” cetus BHS yang juga Kapoksi Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
BHS menyebut, program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan baik. Selain siswa mendapatkan gizi bagus, juga menumbukan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. “Juga bermanfaat untuk menghemat uang saku siswa,” tandas legislator asal Dapil Jatim 1 ini.
Ia pun berterima kasih kepada para relawan dan timnya yang masih setia hingga kini, mendampingi aktivitasnya menjadi anggota DPR RI. “Ini menjadi sebuah semangat yang besar bagi saya dalam menjalankan aktivitas sebagai anggota DPR,” tegas BHS.
BHS juga mengungkap hasil survei sejumlah lembaga survei di Surabaya dan Sidoarjo, yang menyatakan tingkat elektabilitasnya di angka 94 persen. “Masyarakat Surabaya-Sidoarjo menyukai apa yang saya lakukan. Ini bukti saya dan tim pemenangan, sudah berjalan on the track,” bebernya.
BHS menambahkan, hampir semua yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat, pihaknya bisa ikut memberikan solusinya dengan cepat. Mulai sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan lain sebagainya.
Meski sektor-sektor itu di luar kewenangan sebagai anggota Komisi VII DPR RI. “Jadi ini bukti bahwa kerja keras kita ini sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, yang langsung merealisasikan apa yang kita inginkan,” pungkas Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.
Di acara yang sama, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan menyatakan, kewajiban seorang anggota DPRD adalah mengawal programnya Presiden RI Prabowo Subianto. Diantaranya MBG, KDMP dan Sekolah Rakyat, termasuk ketahanan pangan.
“Jika ada temuan terkait indikasi penyimpangan program-program tersebut, masyarakat juga menyampaikan lewat tim BHS dan ke kami selaku kader partai,” tandas politikus Partai Gerindra Sidoarjo ini.
Kayan menjelaskan, program pemerintah masuk visi-misi presiden, yang dituangkan di RPJMN dan APBN, ada Peraturan Menteri juga. “Program tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dievaluasi adalah tata kelolanya. Nah tim BHS bisa ikut mengawasi,” jlentrehnya. (sta/msn)
