DPR RI Apresiasi Transformasi Layanan Haji 2026

BANGSAONLINE.com - DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai perbaikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang dilakukan Kemenhaj. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Pertemuan yang dihadiri pimpinan DPR RI, anggota Komisi VIII, serta jajaran Kemenhaj membahas hasil evaluasi haji tahun ini, sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah pada musim haji mendatang.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai terobosan pemerintah telah memberi dampak nyata bagi jemaah Indonesia, mulai dari peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, hingga pengurangan masa tunggu keberangkatan. 

“Pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.

Menurut dia, capaian penting adalah keberhasilan menekan masa tunggu keberangkatan haji dari 35-40 tahun menjadi sekitar 26 tahun. DPR RI juga mengapresiasi peningkatan layanan akomodasi yang lebih dekat dengan pusat ibadah, termasuk di sekitar Masjid Nabawi, serta kualitas konsumsi yang lebih sesuai dengan cita rasa jemaah Indonesia.

Presiden Prabowo turut mengapresiasi koordinasi antara DPR dan pemerintah. Ia meminta agar inovasi dan perbaikan yang sudah berjalan baik dipertahankan serta ditingkatkan pada musim haji berikutnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kemenhaj. Ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi tantangan global, termasuk dinamika geopolitik di Timur Tengah. 

“Kami berharap penyelenggaraan haji ke depan dapat berjalan lebih baik lagi dan berbagai capaian positif tahun ini menjadi fondasi untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan,” katanya.

Apresiasi DPR RI ini memperkuat komitmen Kemenhaj untuk terus melakukan transformasi layanan haji melalui kolaborasi dengan DPR, Pemerintah Arab Saudi, dan seluruh pemangku kepentingan. (msn/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News