JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penambahan empat daerah di Jawa Timur sebagai lokasi percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperluas transformasi layanan publik berbasis digital.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Dalam forum tersebut, Khofifah menyampaikan apresiasi karena empat daerah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi, telah ditetapkan sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah tersebut menjadi modal penting untuk memperluas implementasi program ke wilayah lain di Jawa Timur.
"Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo," ujarnya.
Khofifah menilai usulan tersebut realistis karena didukung kesiapan infrastruktur digital dan ekosistem pemerintahan di daerah-daerah tersebut.
Ia mengatakan, sebagai provinsi dengan 38 kabupaten/kota, Jawa Timur membutuhkan cakupan digitalisasi bansos yang lebih luas agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan efisien.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech).
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
"Kali ini rencananya kita akan melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional) saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau," terangnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan evaluasi akan dilakukan hingga akhir Juli sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
Ia menyebut pemerintah saat ini berfokus pada pengembangan sistem berbasis digital dan Artificial Intelligence (AI).
"Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN. Karena itu kita harus kompak, menjalankan program ini secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar benar-benar bisa diwujudkan dengan baik," pungkasnya. (dev/van)
