JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Pemerintah mulai mematangkan implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menyiapkan mekanisme penyaluran barang subsidi melalui koperasi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas pelaksanaan lanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rapat terbatas tersebut tidak lagi berfokus pada tahap sosialisasi, melainkan telah memasuki pembahasan teknis pelaksanaan.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah mekanisme penyaluran barang-barang subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembahasan juga mencakup skema pembiayaan bagi koperasi. Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji tingkat bunga pinjaman yang akan diterapkan dalam program tersebut.
"Kemudian juga mungkin pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena (Hari Koperasi Nasional) kemarin mungkin itu," kata Ferry.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan menyampaikan perkembangan sosialisasi Program Koperasi Merah Putih yang telah dilakukan di berbagai daerah.
Menurut Yandri, Kementerian Desa dan PDT menggandeng 10 asosiasi desa untuk mempercepat penyebarluasan informasi kepada kepala desa dan perangkat desa mengenai program prioritas pemerintah tersebut.
"Kalau kami kan lebih banyak sosialisasi kepada para kepala desa, perangkat desa, maka kami menggandeng 10 asosiasi desa sehingga mereka memahami kebijakan koperasi desa Merah Putih," ujar Yandri.
Baca Juga: Heboh Anggaran Kipas Angin Kopdes Merah Putih Tembus Rp1,8 Triliun, Menkop: Saya Tak Tahu
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat koperasi bagi masyarakat desa, termasuk mekanisme pemanfaatan dana yang nantinya akan dikelola melalui Koperasi Merah Putih.
Yandri menambahkan, seluruh asosiasi desa yang dilibatkan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut. Dukungan itu diharapkan dapat mempercepat kesiapan desa dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.
