BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 dinilai masih sangat lambat. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran baru menyentuh angka 25,78 persen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memperingatkan bahwa lambatnya realisasi ini berisiko menghambat laju pembangunan daerah.
Berdasarkan data resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro per 30 Juni 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp1,624 triliun dari total pagu APBD yang sebesar Rp6,3 triliun.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, membenarkan bahwa serapan anggaran di paruh pertama tahun ini masih minim dan jauh di bawah target 50 persen.
Sektor infrastruktur dan pembangunan fisik menjadi lini yang paling lambat bergerak. Dari total APBD 2026 sebesar Rp6,3 Triliun, baru terealisasi Rp1,624 triliun atau 25,78%. Khusus untuk belanja modal yang dialokasikan Rp953 miliar, baru terealisasi Rp26 miliar atau 2,77%.
Melihat lambatnya pergerakan realisasi tersebut, Anie mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk segera melakukan percepatan penyerapan agar program-program prioritas tidak terbengkalai.
"Belanja modal masih sangat kecil, yakni terealisasi 2,77 persen atau dari pagu Rp953 miliar realisasinya Rp26 miliar," terang Anie, Kamis (2/7/2026).
"Semua OPD harus menggenjot penyerapan anggarannya," tambahnya menegaskan.
Sorotan tajam juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyayangkan angka serapan yang belum ideal ini mengingat tahun anggaran sudah berjalan separuh jalan.
Ia meminta Pemkab Bojonegoro segera mencari solusi konkret, salah satunya dengan mempercepat proses birokrasi lelang proyek.
"Kami meminta kepada pemkab untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, dengan begitu tingkat serapan akan naik signifikan," desak Lasuri. (jku/rev)
