JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), M. Irfan Yusuf (Gus Irfan) telah mengajukan permohonan persetujuan pencairan uang muka senilai Rp4 triliun ke DPR untuk mengamankan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada acara Raker bersama komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhaj RI, Maria Assegaff, yang menjelaskan bahwa percepatan pembayaran ini tak lepas dari aturan baru yang sangat ketat dari Pemerintah Arab Saudi, dan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2027/1448 H.
“Kemenhaj sudah mengajukan uang muka kepada DPR RI dalam agenda Raker hari ini sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M,” jelasnya.
Maria juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Arab Saudi sudah membuka akses transfer dana ke sistem mereka (Nusuk Masar) mulai 15 Juli 2026, dan Jika Indonesia telat bayar, risikonya cukup besar.
"Tenggat waktu dari Arab Saudi kali ini sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Kalau kita tidak segera bayar, kita bisa kehilangan lokasi tenda di Arafah dan Mina yang sudah kita pakai tahun lalu. Jadi, demi kenyamanan jemaah, kita harus bergerak cepat mengamankan posisi," beber Maria.
Total uang muka yang diajukan Kemenhaj mencapai SAR 858,74 juta atau sekitar Rp4 triliun (dengan asumsi kurs Rp4.666,67 per Riyal).
Maria menambahkan, ada peningkatan kualitas layanan yang signifikan untuk jemaah haji Indonesia di tahun 2027. Pemerintah Arab Saudi telah menghapus layanan "Paket D" dan menaikkan standarnya menjadi "Paket C".
“Meski biayanya diprediksi naik, fasilitas yang didapat jemaah akan jauh lebih nyaman," ujar Maria.
Melalui persetujuan dari DPR RI, Kemenhaj berharap dana ini dapat segera difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar persiapan haji 2027 dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Uang muka ini nantinya akan dihitung sebagai pengurang transfer total BPIH, sehingga tidak akan menambah total kebutuhan anggaran secara keseluruhan. (msn)
