JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Wacana pemerintah mencetak ulang buku pelajaran untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA menuai sorotan karena dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana tersebut dipertanyakan setelah pemerintah sebelumnya menggulirkan sejumlah program dengan kebutuhan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai pemerintah sebenarnya memiliki pengalaman yang dapat dijadikan acuan tanpa harus kembali mengalokasikan anggaran besar untuk mencetak buku dari awal.
Berly mengungkapkan, pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membeli hak cipta buku pelajaran yang sudah tersedia.
Langkah tersebut memungkinkan buku dicetak dengan biaya lebih rendah sekaligus dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau.
“Sehingga bisa dicetak dengan harga rendah dan HET ditetapkan (waktu itu Rp4.500-Rp14.000) alias terjangkau,” kata Berly melalui akun X, belum lama ini.
Program tersebut kemudian berkembang dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengoordinasikan sekaligus membiayai penulisan buku utama dan buku pendamping yang dikerjakan guru-guru terpilih.
Menurut Berly, kebijakan tersebut membuat masyarakat dapat mengakses buku pelajaran berkualitas dengan harga murah, termasuk melalui perangkat digital.
“Buku pelajaran berkualitas dengan harga murah. Bisa baca di gadget/PC atau print sendiri. Bagus kan,” ujarnya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Berly mempertanyakan alasan pemerintah kembali mendorong pencetakan buku sekolah secara terpusat.
Ia menilai Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang telah tersedia selama beberapa dekade seharusnya dapat dimanfaatkan kembali sebagai alternatif.
“Akan cukup besar dana APBN yang perlu dialokasikan untuk cetak ulang buku pelajaran SD-SMA yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Tinggal besarkan font size lalu di-upload ke website BSE Kemdikdasmen,” tandasnya.
