Ringkasan Berita
- Sekretaris Jenderal Kemenhaj mendorong akselerasi realisasi anggaran di atas 55% namun tetap menekankan efisiensi dan transparansi sebagai prioritas utama.
- Kemenhaj menginstruksikan penguatan komunikasi publik dan sinergi antar instansi guna mengedukasi masyarakat dan memberantas praktik penipuan travel umrah.
- Pemerintah menegaskan komitmen pada aspek kesehatan jemaah dengan standar 'istithaah' kesehatan yang harus dipenuhi serta sinergi dengan pemangku kepentingan.
- Transformasi layanan meliputi penerapan standar service excellence, pembentukan kantor percontohan, digitalisasi tata kelola, dan penegasan integritas tanpa konflik kepentingan.
BALIKPAPAN, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Sekjen Kemenhaj) RI, Teguh Dwi Nugroho, mendorong percepatan konsolidasi kelembagaan, penyerapan anggaran, serta penguatan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah di wilayah Kalimantan.
Teguh menyoroti capaian realisasi anggaran yang harus diakselerasi hingga melampaui target 55 persen pada Semester II 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sekadar mengejar angka realisasi. Pastikan setiap kegiatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Teguh dalam agenda Akselerasi Konsolidasi Kelembagaan dan Layanan Kesekretariatan Kemenhaj Zona Kalimantan di Balikpapan pada Kamis (20/8/2026).
Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhaj di daerah khususnya Kepala Kanwil hingga Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi publik dan sinergi lintas instansi. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam mengedukasi masyarakat terkait regulasi umrah guna menghapus praktik penipuan travel yang kerap merugikan calon jemaah.
Terkait pelaksanaan ibadah haji, Teguh kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap aspek kesehatan jemaah.
“Istithaah kesehatan adalah harga mati yang wajib dipenuhi. Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait harus diperketat untuk memastikan jemaah benar-benar memenuhi syarat fisik dan medis sebelum diberangkatkan,” jelasnya.
Teguh menekankan pentingnya penerapan standar service excellence di seluruh tingkatan kantor pelayanan. Petugas diminta lebih proaktif dan responsif dalam mendampingi isu-isu teknis jemaah, seperti penggabungan mahram, pelimpahan porsi, pendampingan lansia, hingga proses mutasi sesuai aturan yang berlaku.
Dari sisi transformasi organisasi, Kemenhaj tengah merancang pembentukan Kantor Kemenhaj Percontohan, perluasan jejaring kemitraan, serta digitalisasi tata kelola layanan. Semua langkah ini diimbangi dengan imbauan tegas agar seluruh jajaran menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
Teguh berharap forum konsolidasi zona Kalimantan ini tidak berhenti pada wacana, namun juga dapat melahirkan poin-poin konkret demi perbaikan penyelenggaraan haji dan umrah di masa mendatang.
“Setiap evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata. Forum ini harus merumuskan rekomendasi solutif untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan haji dan umrah ke depan,” pungkasnya. (msn)
