Ringkasan Berita
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai wadah evaluasi partisipatif untuk meningkatkan layanan informasi dan transparansi.
- Forum mengevaluasi empat aspek layanan PPID, yakni kemudahan akses, ketepatan waktu, relevansi format data, dan penanganan kendala teknis.
- Sebagai tindak lanjut, ditetapkan lima aksi strategis termasuk revisi SOP, optimalisasi kanal digital, bimtek SDM, penguatan koordinasi data, dan rutin menggelar FKP.
- Kepala Dinkes menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik dan tata kelola yang baik.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dr. Ahmad Khotib dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum tersebut digelar langsung di kantor Dinkes.
"Kami sengaja menggelar forum ini di rumah kami sendiri, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, agar masyarakat melihat langsung bagaimana kami bekerja. Pintu kami terbuka untuk dievaluasi," ujar dr. Ahmad Khotib.
Menurutnya, transparansi bukan sekadar kewajiban formalitas. Bagi Dinkes, keterbukaan informasi merupakan instrumen utama untuk membangun public trust atau kepercayaan publik.
Jika informasi disampaikan secara jelas, masyarakat akan lebih percaya dan pelayanan dapat lebih tepat sasaran.
"Saya tidak ingin masyarakat hanya menjadi objek penerima layanan. Saya ingin masyarakat menjadi pengawal. Kritik dan masukan hari ini di aula ini sangat berharga untuk memperbaiki SOP dan layanan informasi kami agar lebih inklusif dan ramah bagi semua," tambahnya.
Dalam forum tersebut, PPID Pelaksana membuka diri untuk dievaluasi dalam empat aspek, yakni:
-
Kemudahan akses prosedur, baik secara luring di loket Dinkes maupun daring melalui portal resmi.
-
Ketepatan waktu respons sesuai SOP.
-
Relevansi dan format data agar informasi kesehatan mudah dipahami masyarakat umum.
-
Penanganan kendala teknis di lapangan.
Lima Aksi Strategis PPID Dinkes Kediri
Menindaklanjuti masukan tersebut, dr. Ahmad Khotib menetapkan lima langkah aksi, yaitu:
-
Revisi dan penyempurnaan SOP PPID Pelaksana.
-
Optimalisasi kanal digital, termasuk situs web dan media sosial resmi.
-
Bimtek rutin untuk meningkatkan kompetensi SDM petugas informasi.
-
Penguatan koordinasi data antarbidang internal dan PPID Utama.
-
Rutin menggelar FKP sebagai agenda evaluasi partisipatif.
"Kami ingin memulai tata kelola yang lebih baik. Good governance harus dimulai dari keberanian untuk terbuka," pungkas dr. Ahmad Khotib. (uji/van)
