Ringkasan Berita
- Muh Ageng Dendy Setiawan dari YRJI mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri guna memperkuat kedaulatan ekonomi.
- Upaya pengurangan utang harus diiringi dengan penguatan penerimaan negara, optimalisasi SDA, pemberantasan kebocoran anggaran, serta peningkatan produktivitas dan UMKM.
- Kemandirian ekonomi bukan berarti isolasi, melainkan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan bebas korupsi.
- Kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan ekonomi memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.
- YRJI berharap komitmen ini diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan atas kemampuan ekonomi nasional.
BANGSAONLINE.com - Founder Yayasan Rumah Juang Indonesia (YRJI), Muh Ageng Dendy Setiawan, memberikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri.
Ia menilai arah kebijakan tersebut sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan pembangunan nasional bertumpu pada kekuatan bangsa sendiri.
“Kami mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang mendorong Indonesia agar tidak terus-menerus bergantung pada pinjaman luar negeri. Kemandirian pembiayaan pembangunan merupakan bagian penting dari cita-cita Indonesia yang berdaulat secara ekonomi,” ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, upaya mengurangi ketergantungan utang harus dibarengi dengan penguatan penerimaan negara, optimalisasi sumber daya alam, pemberantasan kebocoran anggaran, peningkatan produktivitas nasional, serta penguatan UMKM dan ekonomi rakyat.
Dendy turut menekankan kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kemandirian ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Indonesia tetap membutuhkan kerja sama dan investasi global, tetapi posisi kita harus semakin kuat dan tidak mudah bergantung,” paparnya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui tata kelola transparan, efisien, profesional, dan bebas korupsi.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah kekayaan negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Kalau penerimaan negara semakin kuat, industri nasional berkembang, pangan dan energi semakin mandiri, serta kebocoran anggaran dapat ditekan, maka ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal secara bertahap dapat dikurangi,” katanya.
Dendy berharap, langkah Presiden Prabowo menjadi momentum memperkuat konsolidasi ekonomi nasional dan membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu berdiri kokoh dengan kekuatan sendiri.
“Kami berharap komitmen ini bukan hanya menjadi visi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rom)
