Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PDI-P Minta Anggaran Dialihkan

Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PDI-P Minta Anggaran Dialihkan Presiden Jokowi didampingi General Manager China Railway Corp, Sheng Guangzhou saat meresmikan kereta cepat Bandung-Jakarta di kawasan kebun teh Mandalawangi Maswati, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1). foto: merdeka

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI, Arif Wibowo menilai, proyek kereta cepat Jakarta- Bandung yang akan menelan anggaran Rp 77 triliun bukan merupakan suatu yang genting atau urgent. Untuk itu, Pemerintah diminta agar mengalihkan anggarannya untuk membangun infrastruktur di daerah lain. 

Arif mengatakan, pihaknya pernah mengingatkan untuk menimbang program kereta cepat ini karena sudah ada Bus Cipaganti yang hanya 2,5 jam menuju Bandung. 

Baca Juga: Tingkatkan Layanan, PT KAI Daop 7 Madiun Mulai Penataan Stasiun Kediri

“Lebih baik alokasi anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur atau bisa juga dialihkan pembangunan kereta di wilayah lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera,“ kata Arif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Dikatakannya, pada prinsipnya ia meminta agar pemerintah tidak melakukan pelanggaran serta menabrak UU yang melawan hukum, terutama soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Terpisah Anggota F-PDI Perjuangan, TB Hasanudin enggan berkomentar terkait pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung. Ia beralasan, hal tersebut merupakan wewenang Komisi II. “No comment lah, wewenang Komisi II lho, orang (saya) kan Komisi I,“ kata TB kepada BANGSAONLINE.com, di gedung DPR RI.

Baca Juga: Perkenalkan Dunia Kereta Api, PT KAI Daop 7 Madiun Gelar Edutrain

Namun demikian, sebagai wakil Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Majalengka, Subang dan Sumedang), pihaknya secara pribadi mendukung karena dengan adanya pembangunan tersebut dapat lebih mengefisienkan dan efektifkan waktu tempuh. “Ini pendapat saya pribadi lho, sebagai wakil Jawa Barat,” katanya. 

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga saat ini terus menuai kritik. Selain dianggap banyak melanggar aturan, proyek tersebut juga meminjam dana dari Cina lebih dari Rp 70 triliun yang dapat dicicil selama 60 tahun.

PT. Wijaya Karya ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Anggota konsorsium yaitu PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Mereka membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan bekerjasama dengan China Railway International. Co, Ltd.

Baca Juga: Diduga Bunuh Diri, Pria di Kota Malang Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta Api

Perusahaan patungan dua negara ini, PT Kereta Cepat Indonesia China, yang akan membangun dan mengelola proyek kereta berkecepatan 250 kilometer per jam sepanjang 150 kilometer itu. Komposisi saham dan setoran modal konsorsium itu ialah Pilar Sinergi 60 persen dan China Railway 40 persen saham. (jkt1/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Terobos Perlintasan Kereta Api, Honda Brio di Cilegon Ringsek':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO