KEDIRI (bangsaonline) – Rekomendasi hasil rapat panitia khusus (pansus) pelepasan asset lahan untuk pendirian kampus Universitas Brawijaya (UB), tampaknya kembali akan berubah, meski kalangan dewan telah menyetujui pelepasan lahan 23,5 hektar untuk kampus UB. Sebab, Pemerintah Kota Kediri hanya akan memberikan 15 hektar lahan saja untuk pihak UB.
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan, pengurangan hibah tanah ini dimaksudkan agar UB nanti hanya membangun untuk kegiatan pendidikan saja. Mengingat, pemerintah Kota Kediri mendengar bahwa kampus negeri asal Malang tersebut juga akan membangun pusat bisnis. “Yang saya dengar, kampus UB juga akan membuat bisnis center. Makanya kami berikan yang 15 hektar saja, khusus untuk sarana pendididikan,” ujarnya.
Baca Juga: 64 Relawan dari AS Mengajar Bahasa Inggris di Jatim dan Jabar
Pemerintah Kota Kediri berharap agar hasil pengurangan lahan ini nantinya bisa dikembangkan sendiri oleh pemda. “Saya tidak mengingnkan pusat pendidikan, dan yang mengendalikan laju ekonomi dia (UB red.). Sisanya lahan, nantinya untuk pertumbuhan masyarakat. Seperti pembangunan toko oleh pemkot, yang diberdayakan masyaraakat sekitar,” ujarnya.
Selain itu, kata Abu, pihaknya juga bakal berkoordinasi ulang, dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pola pemberian hibah agar tidak salah langkah. “Pasti, kita akan koordinasi ulang, untuk kerjasama ini nanti,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementrian dalam negeri membolehkan pemberian aset ke kampus universitas Brawijaya Kediri. Alasannya, aset yang dihibahkan bertujuan untuk pengembangan dunia pendidikan di daerah. Sesuai rencana, universitas brawijaya Kediri bakal di bangun di tanah kas kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Bahkan, pihak DPRD telah menyetujui lahan seluas 23,5 hektar itu dihibahkan ke UB.
Baca Juga: Mahasiswa STAIN Kediri Demo Tuntut Mundur Dosen Arogan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
