Kunci Keamanan Jatim, Pakde Karwo: Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo berkomitmen untuk memperkuat keamanan di Jatim. Tiga kunci utama yang menjadi perkuatan keamanan di Jatim yakni Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa.

“Pemprov Jatim berkomitmen untuk memperkuat keamanan guna menciptakan situasi yang aman dan nyaman sehingga kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan pembangunan dapat meningkat," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, di Grand City, Surabaya, Rabu (16/3).

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Pakde Karwo -sapaan akrabnya- menjelaskan, bahwa perkuatan komitmen keamanan di daerah tersebut sesuai dengan implementasi dari Nawa Cita dari Presiden Jokowi-JK yang dilakukan di Jatim dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.

Ia mengatakan, implementasi Nawa Cita di Jatim dijabarkan dengan baik oleh Pemprov Jatim dengan menempatkan negara harus hadir untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh warga negara. Langkah tersebut menjadi syarat utama berjalannya proses pembangunan.

Pakde Karwo dalam paparannya mengatakan, Pemprov Jatim beserta forkopimda terus berupaya melakukan deteksi dini terkait potensi konflik di masyarakat. Aman dan nyaman jadi kunci utama jalannya pembangunan.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

Dihadapan ribuan peserta yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, bahwa dalam penanganan konflik terdapat dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, konflik yang bersumber dari keagamaan harus diatasi dengan pendekatan secara agama dan kultural. Sedangkan, konflik yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dilakukan pendekatan struktural.

Di Jatim, konflik masyarakat yang bernuansa keagamaan meliputi penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah agama tertentu hingga penolakan terhadap aktifitas agama tertentu. "Pemerintah memiliki cara yakni mengedepankan pendekatan agama yang dilakukan secara kultural," ungkapnya.

Sementara untuk konflik masyarakat akibat kebijakan pemerintah seperti permasalahan pertanian dan ketenagakerjaan pemerintah akan melakukan pendekatan struktural di dalam penyelesaian konflik tersebut.

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

Pemprov Jatim dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat telah melakukan berbagai langkah dan upaya di dalam menangani permasalahan terorisme, deradikalisme dan faham ektrem.

Dalam paparannya, Pakde Karwo terus mengantisipasi berkembangnya gerakan kelompok tersebut melalui sinergitas yang dilakukan antara pemerintah, TNI/Polri, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sinergi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi fungsi Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala desa dalam rangka pencegahan dan meluasnya gerakan yang meresahkan masyarakat. "Kami telah menerbitkan Pergub Jatim No. 51 tahun 2014 tentang larangan keberadaan gerakan ISIS tanggal 12 Agustus 2014," ungkapnya.

Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia

Pak De juga memperhatikan secara serius penyalahgunaan narkoba di Jatim. Bedasarkan data Polda Jatim dan BNNP tahun 2013 pengguna narkoba di Jatim sebanyak 740 ribu orang. Jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun 2014-2015 sebesar 2.050 orang. Sementara kerugian biaya ekonomi narkoba yang di timbulkan sebesar Rp. 9.5 trilliun.

Di bidang tanggap bencana, Pemprov Jatim terus melakukan upaya dan pencegahan terhadap kejadian bencana di daerah. Tanggap bencana yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terdiri dari pelatihan penanganan darurat bencana alam, penanganan tanggap darurat bencana alam hingga patroli bersama berbasis kearifan.

Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya fokus di setiap kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia untuk memberikan pengarahan terkait penanganan terorisme, radikalisme, penggunaan dana desa hingga masalah narkoba.

Baca Juga: Pembahasan Raperda APBD TA 2025 di DPRD Provinsi, Pj Gubernur Jatim: Siap Akselarsi Peningkatan PAD

Menkopolhukam sepakat dengan Pakde Karwo yang telah memperkuat keamanan di Jatim melalui Babinsa, Babinkamtibmas hingga Kepala Desa. “Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa merupakan mata dan telinga pemerintah dalam menanggulangi segala tindak kejahatan seperti radikalisme, terorisme, narkoba hingga penggunaan dana desa,” ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Luhut terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada permasalahan nasional seperti terorisme, radikalime hingga narkoba. “Pemerintah tidak gentar terhadap teroris. Pemerintah akan melakukan gerakan untuk mengantisipasi teroris. Saya minta Gubernur, Bupati/Walikota, Camat untuk bahu membahu mencegah dan memperpendek langkah dari teroris yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Sementara terkait permasalahan narkoba, lanjut Luhut, akan diselesaikan di semua daerah karena permasalahan tersebut memang sudah menjangkau berbagai daerah, usia, dan kalangan.

Baca Juga: Cerita di Balik Lahirnya Majadigi, Upaya Pemprov Jatim Tingkatkan Layanan Digital Tiada Henti

Tentang pemberantasan narkoba pemerintah akan lebih meningkatkan sosialisasi secara intensif terhadap jenis-jenis narkoba dan bahaya yang ditimbulkan. Terutama yang terdapat di sekolah-sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.

Selain itu, Luhut juga menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang hidup pada wilayah-wilayah yang rawan narkoba. Pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja sehingga mereka terhindar dari jerat penjualan narkoba akibat dorongan ekonomi.

Terkait penggunaan dana desa, Luhut menekankan, bahwa dana desa memberikan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan. “Dana desa diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya untuk membangun kesejahteraan desa, dan tidak digunakan membantu kelompok-kelompok teroris atau radikal,” imbuhnya.

Baca Juga: Angka TPT Jatim 4 Tahun Terakhir Turun, Terendah Kedua di Pulau Jawa dan di Bawah Nasional

Sementara Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Komjen Pol Djoko Mukti mengatakan, bahwa bahaya radikalisme dan terorisme telah menjangkiti semua elemen masyarakat. “Saat ini proses radikalisasi melalui lembaga pendidikan dan kelompok pengajian,” urainya.

Ia juga berharap, pemerintah daerah terus melakukan deteksi dini terutama kepada penduduk asing yang masuk ke wilayahnya. “Tugas kepolisian akan semaki ringan jika masyarakat turut serta dalam mendeteksi setiap penduduk asing yang masuk di wilayahnya. Harapannya agar gerakan radikalisme tidak berkembang dan keberadaanya bisa diantisipasi,” tutupnya.

Dalam rakor yang bertema Sinergi pemerintah, TNI, Plri dan masyarakat untuk deteksi dini terorisme, deradikalisme dan paham ektrim demi rasa aman dan nyaman di Jawa Timur di hadiri 2.250 orang. Jumlah tersebut di ikuti oleh peserta rakor diantaranya Pangdam, Kapolda, Kajati, Pangarmatim, Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim hingga Camat se-Jatim. (Humas Setdaprov. Jatim Nif/Gel/Brum)

Baca Juga: Upaya Entas Kemiskinan, Pj. Gubernur Adhy Serahkan Program Rehab RTLH Warga Tak Mampu di Kediri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News