JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 Marzuki Alie mengakui hingga saat ini DPR RI belum menjadi lembaga demokrasi yang bisa berfungsi secara maksimal.
Namun, dia menuding, partai politik lah yang menjadi sumber masalahnya.
Baca Juga: Ketua DPR Dilaporkan ke MKD, Diduga Terima Gratifikasi Jet Mewah
"Parpol biang masalah di republik ini," kata Marzuki dalam diskusi peluncuran bukunya Penguatan Kelembagaan Wujud Pengabdian di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/3).
Marzuki memastikan, apa yang dikerjakan anggota DPR adalah instruksi dari partai politik. Oleh karena itu, jika parpol menginstruksikan hal yang tidak baik bagi anggotanya di DPR, maka secara otomatis kinerja DPR akan terganggu.
"Saya selalu bilang dengan mahasiswa yang demo di sini, kalau mau busukkan, busukkan parpol. Jangan lembaga ini," ujar Marzuki.
Marzuki pun mengaku, selama lima tahun memimpin DPR, dia tidak bisa berbuat banyak atas kelakuan anggota DPR yang memperburuk citra parlemen. Sebab, menurut dia, setiap anggota hanya takut dengan pimpinan partai politiknya masing-masing.
"Ketua DPR bukan direktur yang bisa memerintah anggota dewan, tapi hanya speaker (juru bicara)," ujar Politisi Partai Demokrat ini.
Sementara Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) mengaku maklum jika saat ini ada sejumlah pihak yang melakukan upaya deparpolisasi atau meniadakan peran partai politik.
Menurut dia, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi sampai sejauh ini belum maksimal.
"Saya tidak marah kalau ada orang melakukan deparpolisasi," kata Ade di acara yang sama. Ade, yang sudah menjadi anggota DPR selama lima periode ini, mengatakan, sejak era reformasi dimulai, parpol justru semakin tak beraturan.
Dia mengingat saat ikut seleksi caleg Golkar 1997. Menurut dia, rekrutmennya masih cukup baik.
Namun, pada era reformasi, seiring makin banyaknya parpol baru, rekrutmen untuk anggota legislatif hingga kepala daerah cenderung asal-asalan.
"Deparpolisasi tak bisa disalahkan ke orang yang menggiring opini itu. Justru parpol harus introspeksi soal rekrutmen, kedisiplinan, termasuk soal politik uang," ujar Ade.
Isu deparpolisasi sebelumnya ramai dibicarakan setelah Basuki Tjahaja Purnama memutuskan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. (mer/kcm/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News