![TPP Guru di Banyumas Aman TPP Guru di Banyumas Aman](/images/uploads/berita/700/7c579ca4f8df7240cbd62f43142e2703.jpg)
BANYUMAS, BANGSAONLINE.com - Anggaran yang dialokasikan untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2016 di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banyumas dipangkas. Kendati demikian, namun keberadaan tunjangan profesi guru PNS, baik yang terutang maupun tidak terutang dipastikan masih tetap aman.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, Bambang Sucipto melalui Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS), Purwanto Hendro Puspito, mengungkapkan keberadaan tunjangan profesi yang terutang maupun yang tidak terutang tidak akan hilang atau dihapus. Meski dalam penyalurannya mengalami keterlambatan, dipastikan dana tunjangan tersebut tetap akan diberikan kepada para guru.
”TPG PNS memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sepanjang dasar hukum itu belum dihapus dari wilayah hukum Indonesia, maka TPG PNS baik yang terutang maupun tidak terutang tidak akan dihapus. Kami berkomitmen untuk membayar TPG secepat mungkin, sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan juknis yang berlaku,” katanya
Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan tunjangan profesi terutang pada tahun 2017. Dalam rancangan Dipa Kantor Kemenag Banyumas tahun 2017 telah tercantum anggaran untuk membayar TPG terutang hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tahun 2016.
Bila rancangan Dipa tersebut menjadi Dipa definitif dan tidak ada kebijakan blokir anggaran pada awal tahun 2017, maka Kantor Kemenag Banyumas berencana untuk membayar TPG PNS PAI terutang tahun 2015 .
Pemerintah masih mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahun 2016 dengan melihat pos-pos anggaran yang memungkinkan untuk dialihkan ke anggaran tunjangan profesi guru PNS yang terpangkas.
”Bila pengalihan anggaran itu dapat terwujud dan dana mencukupi, maka untuk pembayaran TPG PNS PAI untuk alokasi Oktober-Desember 2016 mestinya dilaksanakan dalam tahun 2016. Namun lantaran tidak terwujud, maka Kemenag akan mengajukan usulan anggaran terutang tahun 2016 pada APBN-P tahun 2017 yang pembahasannya akan dilaksanakan pada Februari,” Kata Hendro.(bym1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News