Aksi para GTT saat demo di depan rumah dinas bupati Tulungagung. foto: FERI WAHYUDI/ BANGSAONLINE
Adapun enam poin tuntutan yang diajukan KASP yakni:
1. Meminta pemerintah menghentikan rekrutmen sukwan/GTT/PTT di instasi pemerintahan, khususnya di lembaga pendidikan negeri per 27 Februari 2017.
2. Meminta keberadaan sukwan/GTT/PTT yang masuk data DAPODIK diakui. bentuk pengakuannya berupa SK Dinas Pendidikan, Perda dan Perbup, karena Sukwan/GTT/PTT merupakan Tanggung Jawab Pemerintah yang harus dibebankan kepada APBD.
