Komisi IV DPRD Gresik Minta Bupati Tak Terburu-buru Revitalisasi Alun-Alun

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Gelombang protes terhadap proyek revitalisasi kawasan Alun-Alun Gresik menjadi wisata heritage disikapi oleh DPRD setempat. Komisi IV (membidangi kemasyarakatan) mendesak agar Bupati Gresik Sambari tidak terburu-buru membangun proyek monumental tersebut.

"Pak Bupati jangan sampai seperti makan bubur kepanasan dalam pembangunan proyek tersebut," kata Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (11/7/2017).

Baca Juga: DPRD Gresik Minta Usaha Tambak Udang di Bawean Berhenti Aktivitas Sampai Perizinan Lengkap

"Artinya apa, pembangunan proyek yang bakal menyedot puluhan miliar APBD tersebut jangan dipaksakan jika fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang protes, tak setuju, bahkan menolak. Ya harus diklirkan dulu dong masyarakatnya. Jangan nekat membangun kalau masyarakat belum menyetujuinya," pintanya.

Menurutnya, langkah ini selain untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjaga kondusivitas masyarakat, juga agar pembangunan proyek tersebut nantinya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. "Kan percuma Bupati membangun proyek monumental kalau rakyatnya gak legowo, gak mau menerima. Wong pembangunan yang ada itu untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat," terang Sekretaris DPC PPP Gresik kubu Romy ini.

Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar menghentikan dulu pengerjaan proyektersebut. "Bupati selaku penyelenggara pemerintah harus terlebih dulu memberikan ruang untuk diskusi, berembuk dengan mereka-mereka yang melakukan protes dan penolakan. Kalau gak ada pertentangan kan enak, pelaksanaan proyeknya tanpa kendala," kata politisi senior PPP asal Kecamatan Manyar ini.

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Huda yakin penolakan ini terjadi karena banyak informasi yang tak sampai kepada masyarakat. "Komisi IV berharap Pemerintah Daerah agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat rencana tersebut, dan harus ada solusi. Dan, kalau belum terselesaikan Pemerintah Daerah jangan melakukan kegiatan apapun, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," pungkasnya. (hud)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News