Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan membuat sejumlah pihak prihatin. Bahkan kasus di Pamekasan itu mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Terlebih, kasus tersebut membuat Bupati Pamekasan, Kajari dan kepala desa di sana ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan untuk mencegah adanya penyimpangan anggaran keuangan di pedesaan, pihaknya akan menggelar supervisi dan pelatihan untuk mengelolaan keuangan desa. Tujuannya agar para kepala desa terhindar dari jeratan hukum karena kebocoran uang negara.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
“Sesuai dengan tugas kami yang membidangi pemerintahan, tentunya dengan melakukan supervisi ke desa dengan berbentuk bimtek, kami berharap pemerintah desa mampu mengelola keuangannya sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas politisi asal Partai Golkar itu, Selasa (8/8).
Freddy mengungkapkan, selama ini munculnya kasus penyimpangan dana anggaran desa dikarenakan lemahnya pengetahuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. ”Nanti akan dilakukan supervisi bagaiamana mengelola keuangan yang baik agar tak terjerat kasus,” sambung Freddy.
Politisi asal Bojonegoro ini menambahkan, pihaknya juga akan melibatkan Badan Pengawas Desa (BPD) untuk menambah fungsi pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan pengawasan keuangan desa.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
”Nantinya mereka ini (BPD) yang mengontrol pengawasannya. Jadi mereka bisa dimaksimalkan sebagai lembaga pengawas desa,” pungkas Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim ini. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
