Ahmad Nurhamim.
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Melempemnya dengar pendapat (hearing) antara Komisi I DPRD dan Pemkab Gresik terkait acara gathering ke Malaysia akhirnya direspon beberapa partai, salah satunya Golkar. Ahmad Nurhamim, Ketua Golkar Gresik, mengatakan siap mengganti anggotanya yang ada di alat kelengkapan tersebut, yakni Suparno Diantoro (ketua) dan Wongso Negoro (anggota).
Diungkapkan Nurhamim, bahwa pihaknya mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat terkait hasil hearing Komisi I dengan pihak Pemkab yang dianggap janggal.
Baca Juga: Musda Golkar Gresik, Sarmuji: Tunggu Juklak dari DPP
“Komisi I terkesan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hearing tersebut. Seperti membongkar kebenaran sumber dana pembiayaan gathering dan izin dari Gubernur Jatim,” ujar Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Senin (27/11/2017).
Mengacu Surat Edaran Gubernur tertanggal tertanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada bupati/wali kota dan kepala SKPD/OPD di Jatim, bahwa ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengadakan PDLN (perjalanan dinas luar negeri).
Salah satu poin dalam SE itu disebutkan, bahwa kegiatan PDLN paling banyak diikuti 5 orang, termasuk pimpinan rombongan, kecuali pendidikan dan pelatihan, perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri, dan delegasi kesenian dalam rangka promosi daerah.
Baca Juga: Kunjungi Pasangan Yani-Alif, Sekjen DPP Golkar Optimis Menang 95 Persen
"Kalau mengacu SE Gubernur tersebut, rombongan Pemkab Gresik tak masuk kreteria yang diizinkan. Sebab, jumlahnya lebih dari 5 orang, dan bukan dalam kapasitas promosi daerah," kata Nurhamim.
“Untuk itu, saat ini tengah kami rundingkan formulasi menuju kocok ulang bersama partai-partai yang lain. Tahun depan kocok ulang anggota komisi sudah bisa diwujudkan. Nanti teknisnya partai yang mengusulkan melalui fraksi,” pungkas politikus asal Kebomas ini. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
