Semen Indonesia Realisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan CSR

GRESIK, BANGSAONLINE.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. berkomitmen menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada desa-desa di wilayah pengembangan perusahaan.

Di Kabupaten Tuban, perusahaan telah melakukan program pengembangan masyarakat untuk 26 desa dan 3 kecamatan dengan nilai total Rp 7,25 miliar.

Baca Juga: Majukan UMKM Binaan, SIG Pabrik Tuban Ajak Kolaborasi Anak Usaha

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil masukan dari masyarakat. Pada tahap awal, masing-masing desa dan kecamatan menyusun proposal program melalui musyawarah dan Focus Group Discussion (FGD).

Dari ajuan proposal tersebut, tim yang terdiri dari perwakilan perusahaan, desa, kecamatan, dan kabupaten melakukan verifikasi final untuk menentukan program yang akan direalisasikan. Dan, pemilihan program diprioritaskan pada proposal yang bersifat pemberdayaan.

Menurut Pgs. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Semen Indonesia Sigit Wahono, pelaksanaan CSR perusahaan lebih diprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat, dimana hal ini selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Tujuh Rumah tak Layak Huni di Tuban Direnovasi UPZ SIG

Oleh karena itu, usulan program diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan dapat mendukung program pemerintah daerah tersebut.

"Pada tahun 2018 ini, perusahaan menerima ajuan sebanyak 204 proposal. Namun, proposal yang memenuhi verifikasi hanya sebanyak 190 proposal, yang terdiri dari 114 kategori pemberdayaan masyarakat dan 76 kategori pembangunan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Lebih lanjut Sigit mengatakan bahwa perusahaan melakukan pendampingan sejak penyusunan proposal sampai dengan saat pelaksanaan program.

Baca Juga: SIG Pamerkan Aplikasi Semen Hijau dan Solusi Beton Berkelanjutan di IKN

Hal ini dilakukan dengan harapan agar implementasi program di masing-masing desa dapat sesuai dengan rencana yang sudah disepakati dari hasil musyawarah dan FGD oleh Forum Masyarakat Kokoh (FMK) di desa.

"Setelah selesai kegiatan, perusahaan juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. FMK sebagai pelaksana program dapat memberikan laporan yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi referensi untuk program selanjutnya,’’ pungkasnya. (hud/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News