MOJOKERTO (bangsaonline)
Posisi Ketua DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno yang baru seumur jagung terancam dicopot. Kabar perecallan Yunus yang baru dilantik sebagai ketua parlemen setempat pada Selasa 9 September lalu, muncul pascaturunnya surat internal DPP partai berlambang banteng gemuk, yang tampaknya tidak menghendaki Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto mengisi kursi legislatif.
Baca Juga: Anggota DPR RI ini Mangkir Dipanggil KPK
Informasi beredar, DPP PDIP pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lebih memilih Purnomo, yang tak lain adalah fungsionaris partai mengisi kursi panas ini. Purnomo sendiri saat ini menduduki posisi Ketua Fraksi PDIP di Dewan setempat.
Turunnya surat DPP, tak ayal membuat gerah para fungsionaris partai bawah pimpinan Megawati ini. Diam-diam, sejumlah pengurus menggelar rapat terbatas di ruang ketua Dewan, siang kemarin. Rapat yang diikuti Purnomo, Suliyat serta beberapa anggota Dewan dari PDIP itu, tampak dipimpin Yunus sendiri.
"Ya demikianlah, ada surat itu. Nantilah siang-siang akan ada rapat," tutur Purnomo, ketika ditanyai kebenaran informasi ini.
Baca Juga: Dukung Kembali Mega Ketua Umum, Ribuan Kader PDIP di Berbagai Daerah Cap Jempol Darah
Purnomo yang terkesan menghindar tak bisa menutup-nutupi fakta penunjukan dirinya sebagai ketua DPRD.
Munculnya surat penentuan porsi ketua Dewan oleh PDIP ini, tak ayal menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya, adalah vakumnya jabatan Ketua Dewan yang berimplikasi luas terhadap kinerja pemerintahan menjelang agenda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
"Yang dampaknya akan luas karena pengajuan SK yang baru, harus dilakukan. Dan itu harus persetujuan Gubernur, yang paling tidak butuh setahun untuk itu," papar mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi.
Baca Juga: KPK Panggil Hasto Pekan Depan
Ditemui terpisah, Yunus Suprayitno tidak membantah adanya SK DPP yang menghendaki pengurusnya menduduki jabatannya. "Memang ada suratnya. Tapi SK itu kan baru diterima sekarang, jadi telat," ujarnya.
Yunus mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP terkait keputusan itu. "Saya sudah berkoordinasi, dan tidak ada masalah dengan yang sekarang," tambahnya.
Soal penunjukan anak buahnya itu, Yunus mengatakan kemungkinan karena
Baca Juga: Usai Geledah Rumah Hasto di Bekasi, Penyidik KPK Bawa 1 Koper
salah ketik. "Mungkin saja itu salah ketik seperti di Sidoarjo dan Batu. Yang diurusi kan banyak se Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News