Kepala BKD Jatim, Anom Surahno. Foto: DIDI R/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan segera menggelar perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Bahkan pemprov sudah menghitung anggaran perekrutan PPPK. Pasca Pemilu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur siap menggelar seleksi PPPK.
Kepala BKD Jawa Timur Anom Surahno mengatakan, anggaran rekrutmen hingga sistem gaji dan tunjangan PPPK tidak perlu menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Setelah dicek ternyata bisa menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) aktif.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sukses Turunkan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak 3 Tahun Terakhir
"Sudah ada anggarannya, tidak perlu tunggu PAK," ujar Anom kepada wartawan, Senin (18/3).
Mengenai pelaksanaannya, mantan kepala biro administrasi pemerintahan dan otonomi daerah itu mengaku menunggu setelah gelaran Pemilu April mendatang. Namun rekrutmen tersebut akan diprioritaskan untuk tenaga honorer K2.
“Dari jumlah tersebut, merupakan guru SMA/SMK dan penyuluh pertanian,” jelas mantan wartawan ini.
Baca Juga: Serahkan Penghargaan ke 590 Orang Pendonor Sukarela, Pj. Gubernur Adhy: Stok Darah di Jatim Stabil
Rekrutmen PPPK ini digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat. Rencananya, Pemprov Jatim akan membuka 860 formasi PPPK tahun ini, menyesuaikan anggaran.
Sekadar diketahui, subsidi gaji dari Pemprov Jatim sebesar Rp 750 ribu per bulan. Dengan diangkatnya menjadi PPPK, maka gaji pegawai K2 akan disetarakan PNS antara Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta.
Di beberapa daerah dan instansi vertikal, penyesuaian gaji PPPK tidak memicu problem. Sebab, selisih dari K2 menjadi PPPK tidak terlalu jauh.
Baca Juga: Jadi Keynote Speaker, Pj Gubernur Jatim Dorong Optimalisasi BUMD serta BLUD Kesehatan
“Misalnya guru-guru di bawah Kemenag yang saat ini gajinya sudah mencapai Rp 2,1 juta atau K2 di Bangkalan yang sudah mencapai Rp 1,2 juta. Mereka siap menggelar rekrutmen PPPK karena selisihnya dengan standar gaji PNS sedikit,” beber mantan aktivis GMNI tersebut.
Pemprov sendiri memprioritaskan untuk merekrut tenaga honorer K2 yang jumlahnya mencapai 782 orang. Dari jumlah tersebut, 780 orang merupakan guru SMA/SMK dan dua lainnya penyuluh pertanian.
Peraturan telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 ihwal kepegawaian, yang disebutkan bahwa seluruh pegawai tidak tetap harus diangkat menjadi PPPK selama lima tahun. (mdr/ian)
Baca Juga: Jadi Inspektur Upacara, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Pentingnya Partisipasi Pemuda untuk Pembangunan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
