SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengaku dirinya memberikan apresiasi pembentukan tim reaksi cepat atau quick response yang bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.
Alasannya, selama ini dengan sistem zonasi yang diberlakukan banyak orang tua siswa mengeluh akan sistem tersebut. Banyak pengaduan ke kami atas sistem zonasi saat ini diberlakukan.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
“Kami berharap dengan adanya tim reaksi cepat ini bisa mengatasi kebingungan ortu siswa dalam mencari sekolah yang terbaik baik bagi putra/putrinya,” ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto, Senin (8/4/2019).
Diungkapkan oleh pria yang juga ketua FPD DPRD Jatim ini, pihaknya berharap tim ini bisa memberikan penjelasan secara detail terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Jatim.
“Jangan sampai ortu siswa salah informasi dalam menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak tepat,” jelasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim reaksi cepat atau quick response yang bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.
“Tim ini akan memberikan quick response kepada masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anaknya yang ingin masuk ke SMA/SMK,” kata Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas terkait pendidikan di gedung DPRD Jatim.
Khofifah mengatakan, tim quick response dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan informasi dan konsultasi secara tepat dan cepat terkait PPDB, khususnya terkait informasi zonasi, baik yang berada didalam maupun diluar zona, kemudian yang berada didalam maupun diluar kota.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, tim quick response tersebut ke depan juga bertugas untuk melayani informasi terkait program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, maupun informasi tentang guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT). Kemudian agar informasi tersebut valid, Khofifah juga meminta disiapkan press release resmi. (yul/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News