Manajemen JFC Minta Maaf Kepada Masyarakat Jember Pasca Polemik Busana, Pemkab Siapkan Regulasi

JEMBER, BANGSAONLINE.com – Manajemen Jember Fashion Carnaval (JFC) akhirnya meminta maaf atas polemik yang timbul pasca pelaksanaan acara tersebut, Ahad (4/8) lalu. Permintaan maaf itu disampaikan dalam pertemuan mediasi antara MUI Jember beserta para tokoh ulama, juga jajaran Forkopimda, Selasa (6/8).

Bupati Jember Faida sebagai penanggung jawab, juga turut meminta maaf. Menurutnya, apa yang terjadi pada gelaran Grand Carnaval JFC ke-18, Ahad (4/8/2019) kemarin, merupakan keteledoran dari panitia penyelenggara. Sehingga ada tampilan busana yang dinilai terlalu mengumbar aurat.

“Dalam sebuah perjalanan dalam jangka waktu 18 tahun, itu masih baru. Sehingga (ibaratnya) ban bocor. Jadi dengan adanya persoalan ini (polemik mengenai busana dan penampilan para talent) menjadi koreksi,” ujar CEO JFC Suyanto usai pertemuan mediasi di Pendapa Wahyawibawagraha, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (6/8/2019) sore.

Suyanto mengakui ada sebuah keteledoran mengenai adanya busana yang dinilai terlalu menunjukkan aurat. “Sehingga ke depannya menjadi lebih baik, dan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal. Karena bagaimanapun juga keberadaan JFC harus diterima oleh masyarakat, di tengah kearifan lokal kita,” ungkapnya.

“Terkait adanya kecolongan, persiapan JFC ini kan sudah lama, setahun sebelumnya. Kemudian almarhum (inisiator Dynand Fariz) meninggal, maka persiapan kita butuh fokus, yang beberapa hal lalai,” sambungnya.

Sehingga pihaknya pun memohon maaf melalui forum mediasi tersebut. “Seperti yang pernah kita alami pada tahun 2005, yang kemudian kita sampaikan di DPRD waktu itu. Kemudian adanya masukan terkait etika berbusana, kemudian kita sampaikan etika (berbusana) JFC dari ujung rambut hingga ujung kaki,” ungkapnya.

Ia mengaku, yang terjadi saat ini di luar perhatiannya. “Beliau ini (pengisi acara JFC) datang untuk menghargai karya sahabatnya. Mereka pun tamu kehormatan kita,” tandasnya.

Lebih jauh, Suyanto berharap di balik kontroversi yang ada, masyarakat paham apa yang ada dari JFC. “Jadi di balik ini semua (gelaran JFC), apa yang perlu masyarakat ketahui? Manfaat, keberadaannya, bagi mereka dan Indonesia. Sehingga semua bisa saling memiliki. Yang sekarang hanya menganggapnya pertunjukan,” ungkapnya.

“Padahal sebenarnya untuk mengasah SDM kita, untuk lebih kreatif, dan lebih percaya diri. Sehingga punya daya saing. Ibaratnya sebuah bor yang menggali tambang, dan tambangnya itu adalah SDM yang bisa kita manfaatkan,” sambungnya.

“Sehingga dari hal yang kurang itu, bersama diperbaiki. Apalagi masyarakat (Jember) sebagai tuan rumah mulai dari kebersihan sampah dan juga lain sebagainya, yang sekarang masih banyak keterbatasan termasuk fasilitas-fasilitas lainnya,” tandasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, dengan adanya kontorversi dan polemik yang muncul, Bupati Jember Faida sebagai penanggung jawab, siap untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Bahkan tidak hanya itu, ke depan nantinya juga akan ada regulasi yang diatur di setiap even di Jember. Baik itu waktu pelaksanaan, dan mungkin tampilannya. Untuk mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan ciri dari Jember,” katanya.

Ia menjelaskan regulasi tersebut nantinya mengatur terkait tampilan dalam gelaran karnaval JFC, sebelum dipertontonkan kepada khalayak umum. Harapannya, JFC dapat memberikan tontonan yang tidak mengurangi nilai-nilai kearifan. Terkait regulasi tersebut, juga akan ditegaskan dalam bentuk peraturan bupati (perbup).

Ditemui usai mediasi, Ketua MUI Jember Prof Abdul Halim Subahar mengapresiasi hasil pertemuan mediasi tersebut. Sebab dapat menjembatani keresahan yang timbul di tengah masyarakat.

“Karena JFC maupun bupati menyatakan permintaan maaf, bahwa hal-hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Bahkan pihak JFC juga mengakui (adanya polemik yang muncul), murni keteledoran JFC,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Halim ini, Selasa sore (6/8/2019).

Ia menyampaikan, terkait keteledoran yang terjadi sehingga menimbulkan polemik. “Biasanya konten (atau tampilan busana) yang ditampilkan (sebelum dipertontonkan), itu dipresentasikan terlebih dahulu. Tetapi sekarang ini tidak. Biasanya (di hadapan) bupati, tokoh masyarakat, yang membahas tema dan defile yang akan tampil,” ungkapnya.

Hal itu, kata Gus Halim, tidak pernah lupa biasanya. Meskipun tidak selalu setiap pelaksanaan JFC. “Sehingga yang terjadi sekarang ini murni kecolongan. Karena tamu itu datang, beberapa waktu, tanpa sempat koordinasi dengan manajemen JFC. Sehingga disampaikan permintaan maaf, bahkan juga nanti juga akan secara tertulis dari bupati selaku penanggung jawab even JFC ini,” ungkapnya.

Menurutnya, pertemuan mediasi tersebut juga berlangsung kondusif. “Alhamdulillah, karena dari semua elemen, dan tokoh ulama, mulai MUI, NU, Muhammadiyah, semua ikut bicara. Bahkan juga dari LPAI dan FPI,” katanya.

Atas putusan ini, ia mengimbau agar rencana aksi turun jalan Rabu (7/8/2019) besok, tidak dilakukan. “Karena ini sudah dirembuk bersama, maka percayakan semua aspirasi ini kepada semua tokoh-tokoh. Karena tadi sudah disampaikan. Jadi dimohon itu (untuk tidak melakukan aksi turun jalan terlebih dahulu),” katanya.

Bahkan yang menarik, menurutnya, Bupati Jember Faida akan membuat regulasi terkait pelaksanaan JFC yang akan dituangkan dalam bentuk Perbup.

“Karena di Jember banyak santri, pondok pesantren, lokasi bersejarah Islam, dan bahkan tokoh-tokoh internasional, yang menjadi pertimbangan. Tujuannya ada proteksi artis luar yang masuk ke Jember, agar mempertimbangkan norma dan nilai etis di Jember. Jangan sampai artis tersohor datang ke Jember membawa masalah seperti kemarin. Regulasi itu Insya Allah perbup itu. Ide yang cukup cemerlang dan bagus,” ungkapnya.

“Yang terjadi kemarin, adalah puncak kemarahan. Bahkan tadi pun (terkait persiapan rapat mediasi), hanya per telepon, dan semua kumpul. Sebelumnya tidak pernah rapat dalam tempo singkat. Tapi hitungan 2 jam semua kumpul,” sambungnya.

Senada dengan yang disampaikan Ketua MUI Jember, Ketua PCNU setempat Abdullah Syamsul Arifin menyampaikan adanya keteledoran oleh JFC. Pasalnya yang datang adalah tamu, dan tidak melalui pengecekan terkait busana yang ditampilkan.

“Namun demikian pihak JFC harus bertanggung jawab dengan penampilan kemarin, termasuk juga pihak pemkab. Maka dari pertemuan ini, dirumuskan beberapa langkah,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Aab ini.

Pertama mulai dari permintaan maaf, baik secara umum di Kabupaten Jember, nasional, maupun internasional. “Atas keteledoran yang terjadi, dijamin tidak dilakukan di masa-masa mendatang,” tegasnya.(jbr1/yud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News