Rencana Pakai Dana IDB, Pemprov Jatim Dorong Selesaikan Infrastruktur Jalan Lintas Selatan

Rencana Pakai Dana IDB, Pemprov Jatim Dorong Selesaikan Infrastruktur Jalan Lintas Selatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat rapat paripurna dengan DPRD Jatim, Selasa (11/11/2019). foto: istimewa/bangsaonline.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah dan selatan. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang saat ini telah terbangun sepanjang 379,52 km.

Rencananya, JLS yang belum terbangun sepanjang 300,60 km akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan/loan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 km. Sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 km.

Baca Juga: Respons Dampak Banjir Jember, BPBD Jatim dan OPD Tinjau Wilayah Terdampak dan Salurkan Bantuan

“Pemprov akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, kabupaten/kota dan stakeholder terkait untuk penyiapan readiness criteria pembangunan JLS,” kata Gubernur Jatim Indar Parawansa saat membacakan Jawaban Eksekutif Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Senin (11/11).

mengatakan, dengan koordinasi secara periodik antar stakeholder, dirinya berharap penyelesaian JLS dapat segera tercapai. Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.

“Keberadaan JLS ini nantinya dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik antar daerah, mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah serta dapat mewujudkan sinergi antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim,” ungkapnya.

Baca Juga: Antisipasi Era Digitalisasi, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Kegiatan Produktif

Selain mendorong penyelesaian JLS, juga terus melakukan pembangunan infrastruktur utamanya untuk mengatasi masalah kekeringan. Dalam APBD TA 2020 mendatang, akan melakukan kegiatan penanganan perpipaan pada 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.

“Sedangkan untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air maka akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelas .

Orang nomor satu di Jatim ini menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.

Baca Juga: Khofifah: Tahun Baru Jadi Momentum Refleksi, Waspada Cuaca Ekstrem saat Liburan

“Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi,” katanya.

Pembangunan infrastruktur lainnya seperti yang tertuang dalam Jatim Akses, sebut , yakni Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan program jambanisasi.

“Selain itu Pemprov juga akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura,” terangnya. (tim)

Baca Juga: Khofifah Raih Penghargaan dari Kementerian PPPA di Puncak Peringatan Hari Ibu 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO