Pemprov Lakukan Penguatan BUM Desa Melalui Program Klinik BUM Desa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengejawantahkan program Jatim Berdaya yang merupakan salah satu program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya melalui restorasi pembangunan desa dengan membangun Badan Usaha Milik Desa atau BUM DESA.

Keberadaan BUM DESA diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jatim yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu dengan program BUM DESA diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan. Namun sejauh ini, baru sekitar 7 persen BUM DESA yang sudah berjalan dengan baik. Sementara sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan atau baru memulai.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Direktur Program Klinik BUM DESA, Fahrul Muzaqqi mengungkapkan, dalam rangka penguatan BUM DESA, Pemprov Jatim membentuk program Klinik BUM DESA. Klinik BUM DESA ini memberikan pendampingan, pelatihan dan saran teknis kepada BUM DESA agar bisa menjadi sehat dan berkembang menjadi usaha yang mendatangkan keuntungan sehingga perekonomian di desa bisa berputar, bahkan beberapa BUM DESA bisa mendatangan pendapatan asli daerah atau PAS. Klinik BUM DESA akan memberikan konsultasi dan bantuan teknis agar BUM DESA bisa berkembang. Untuk tahap pertama pihaknya memilih 20 BUM DESA penerima manfaat untuk diberikan sosialisasi.

"Hari ini kita memberikan sosialisasi kepada 20 BUM DESA penerima manfaat. BUM DESA ini dipilih dari 10 Kabupaten yang berbeda. Nantinya ini bisa menjadi percontohan bagi BUM DESA lainnya," ujar Dosen FISIP Unair itu saat sosialisasi BUM DESA di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, Kamis (14/11).

Fahrul melanjutkan, nantinya Klinik BUM DESA ini juga akan mengkover seluruh BUM DESA di Jatim yang jumlahnya mencapai 5.432. Karena itu pihaknya akan memaksimalkan peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dalam program penguatan BUM DESA. Dengan begitu proses pendampingan akan lebih efektif dengan memutus jalur birokrasi, sehingga tidak semua proses harus ke Surabaya. Tentunya hal itu juga bisa mengurangi biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan BUM DESA.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

Klinik BUM DESA juga melibatkan perguruan tinggi dan merekrut para peneliti untuk memberikan masukan teknis dalam rangka pendampingan BUM DESA. Dengan melibatkan peniliti yang memiliki keahlian, maka apa yang dijalani berdasarkan kebutuhan, bukan mengandalkan intuisi atau feeling.

“Bakorwil dan peneliti dari perguruan tinggi kita libatkan dalam pengembangan BUM DESA. Hal ini penting agar prosesnya bisa terarah dan sesuai target,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim, M.Yasin menjelaskan, program BUM DESA ini adalah komitmen Gubernur Khofifah untuk memberdayakan desa melalui BUM DESA. Karena itu semua potensi yang ada dikerahkan, termasuk melibatkan pihak swasta dalam pengembangan BUM DESA.

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

Yasin menyebut sejauh ini sudah ada sejumlah perusahaan yang terlibat dalam pengembangan BUM DESA, diantaranya Taveloka, PT. HM. Sampoerna dan BUMN PT POS Indonesia. Bantuan yang diberikan sejauh ini masih sebatas bantuan program dan pelatihan. Namun tak menutup ke depannya juga ada bantuan berupa pendanaan atau bantuan lunak. Disamping itu tentunya pihak swasta tersebut juga bisa membantu BUM DESA dalam nidang pemasaran produk.

“Dengan adanya Klinik BUM DESA ini, kami berharap hingga 2024 ada 25 persen BUM DESA yang dalam kategori sehat dan berkembang,” tandas Yasin. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News