Maju Pilwali Surabaya, Lia Mengaku Siap Bondho

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 mendatang mau tidak mau akan diwarnai wajah-wajah baru, karena wali kota incumbent Tri Rismaharini tidak bisa lagi maju.

Selain popularitas, elektabilitas, dan integritas, ada satu lagi syarat yang harus dimiliki oleh kandidat kepala daerah, yaitu isi tas atau logistik. Lia Istifhama pun mengakui logistik penting untuk menunjang operasional, baik dalam penyapaan masyarakat maupun sosialisasi program.

"Tentunya mengikuti proses pilwali ini saya juga siap bondho. Masalah besar atau kecil itu relatif," ujar keponakan Khofifah itu, Rabu (4/12).

Diakui, meski elektabilitas ibu dua anak ini cukup signifikan, namun sindiran tetap menyerang orang asli Wonocolo itu. Salah satu critical point yang disindir tidak mampu ia penuhi adalah 'isi tas'.

Banyak pihak mengakui besarnya kebutuhan bagi kandidat yang running Pilwali. Fakta itu diakui Lia Istifhama. Dosen yang juga aktivis ini tidak menampiknya.

"Jangankan pemilihan kepala daerah, pileg saja pasti membutuhkan dana besar bagi calegnya. Tapi fakta harus diakui ya, bahwa ada saja caleg yang berhasil menduduki parlemen dengan dana yang sangat minim. Fakta ini sangat menarik untuk dikupas. Pun dengan pilkada, sekalipun membutuhkan dana besar, bukan berarti harus mencapai angka tertentu baru seseorang bisa running di dalamnya," imbuh Semifinalis Ning Surabaya 2005 itu.

Dipancing soal tudingan beberapa pihak bahwa ia merupakan figur mbonek alias bondho nekat, Lia menjawab santai.

"Syukurlah sempat dicap mbonek, alias bondho nekat itu tadi. Dianggap tidak memiliki bondho finansial yang mumpuni untuk maju dalam pilkada ke depan. Tapi fakta lapangan berbicara beda ya? Buktinya saya masih bisa berproses. Dan saya yakin, bersama kawan-kawan relawan dan tentunya support keluarga, insya Allah saya sangat siap memenuhi kebutuhan finansial hingga akhir perhelatan Pilwali ini. Bismillah, saya sangat optimis," tegas pembina ponpes Raudlatul Banin wal Banat ini.

Peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdussalam membeberkan, dana untuk running Pilwali Surabaya 2020 bisa mencapai lebih dari Rp 250 miliar.

"Tentu kebutuhan dana sebesar itu masih minimalis. Secara riil, jauh lebih besar dari itu. Dalam konteks Pilwali langsung, kebutuhan dana akan mulai membesar sejak kontes di internal partai. Mulai dari penjaringan, penilaian, hingga pemberian rekomendasi.

Belum lagi jika sudah memasuki masa pendaftaran di KPU. Tentu butuh dana sosialisasi, kampanye, dan juga pemenangan yang tidak sedikit. Tahap itu sangat membutuhkan dana yang banyak. Calon wali kota harus menyiapkan Alat Peraga kampanye (APK), termasuk iklan di media.

Apalagi dua bulan menjelang hari H, kebutuhan dana kian menggelembung untuk pemenangan. Pada tahapan ini calon wali kota harus menyiapkan dana saksi untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Surabaya yang juga cukup besar.

"Berdasarkan Pemilu 2019 saja, jumlah TPS mencapai 8.144 TPS. Belum lagi biaya operasional lainnya," pungkas Surokim. (mdr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News