Jelang Natal dan Tahun Baru, Khofifah Jamin Stok Bahan Pokok Masyarakat Jatim Aman

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, berbagai kesiapan dilakukan untuk menjaga stok bahan pokok kebutuhan masyarakat. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjamin stok bahan pokok kebutuhan masyarakat Jatim aman.

“Kepada semua masyarakat Jawa Timur, kita jamin menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), stok beras kita aman, stok daging kita sangat aman, termasuk di dalamnya daging ayam dan telur sangat aman. Stok gula pun sangat aman,” ujar Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim di Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Kamis (12/12).

Is mencontohkan, Jatim surplus 2,7 juta ton untuk komoditas beras, surplus 5,3 juta ton untuk komoditas jagung. Begitu juga stok daging juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim.

Karena stok bahan pokok aman, gubernur perempuan pertama di Jatim itu pun meminta agar tidak ada yang menimbun bahan pokok.

Tak hanya aman dalam stok bahan pokok, Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menjamin stok daya listrik dan BBM aman di Jatim. Untuk menjaga stok daya listrik, terdapat sebanyak 157 tujuan mobil PLN yang akan mobile memberikan layanan kelistirikan seperti permasalahan gardu listrik akibat angin puting beliung dan sebagainya

“Jika misalnya kita tidak berharap ada gardu yang bermasalah karena hujan atau kena angin, maka ada mobil yang siap mobile,” katanya.

Terkait stok BBM, jelasnya, dari pihak Pertamina memastikan bahwa stoknya cukup dan aman. Bahkan kemungkinan ada peningkatan sebesar 7 persen.

“Karena sangat mungkin wilayah barat menyeberang ke Bali tentu melewati Jatim. Oleh karena itu stok BBM harus dipastikan aman,” tuturnya.

Terkait pelarangan truk tertentu memasuki jalan nasional jelang Hari Natal dan Tahun Baru, Gubernur Khofifah yakin Menteri Perhubungan akan memberikan pengecualian atau eksepsi bagi truk yang mengangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ekspor impor.

“Ada pengecualian truk yang mengangkut beras, ternak yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap diperkenankan untuk masuk di jalan nasional. Termasuk ekspor impor kalau ada komoditas tertentu yang sudah waktu ekspor, atau saat tertentu kita harus impor. Itu juga diberikan eksepsi,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menegaskan Jatim siap menjadi partner strategis bagi provinsi-provinsi yang berada dalam Kawasan Indonesia Timur. Khususnya untuk menjaga stabilitas logistik bahan pokok serta mengendalikan inflasinya.

Kesiapan tersebut dipertegas dengan keberhasilan Jatim mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, per November 2019 inflasi Jatim mencapai 2,20 persen year on the year (yoy). Ini merupakan terendah se Jawa.

“Melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun jejaring di luar Jatim. Best practice ini seyogyanya ditularkan kepada provinsi lain,” kata orang nomor satu di Jatim.

Dicontohkan, beberapa waktu lalu dirinya memimpin Misi Dagang Jatim ke Kalimantan Timur (Kaltim). Logistik Kaltim 80 persen disupply dari Jatim.

“Inilah pentingnya Jatim menjadi partner strategis bagi provinsi lain khususnya bagi kawasan Indonesia Timur,” pungkasnya.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim berhasil mengawal inflasi mencapai 2,20 persen year on year (yoy) pada November 2019.

“Ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah inflasi Jatim berada di bawah 3 persen. Selain itu, inflasi Jatim terendah se-Jawa,” jelasnya.

Dijelaskan, Bank Indonesia masih memperkirakan inflasi Jatim hingga Desember 2019 mencapai sekitar 2,5-2,6 persen (yoy).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA mengatakan, bisa menurunkan inflasi di daerah, artinya kepala daerah tersebut berhasil menyejahterakan masyarakat.

“Pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya pengendalian inflasi bahan makanan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,66 persen,” katanya sambil menjelaskan Inflasi Nasional hingga November 2019 mencapai 3 persen (yoy), sedangkan akumulasinya mencapai 2,37 persen.

Jika suatu daerah berhasil menurunkan inflasi, lanjutnya, maka daerah tersebut mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Iskandar memaparkan, kondisi Jatim, secara umum realisasi saat HKBN Natal dan Tahun Badu di kota-kota di Provinsi Jatim di atas realizasi nasional kecuali Kota Kediri. Kondisi ini juga terjadi pada realizasi inflasi Bulan November 2019.

“Ada pola menarik di hampir seluruh kota di Jatim ada penurunan inflasi,” pungkasnya.

HLM dan Rakorwil TPID Jatim bertema “Strategi Pengendalian Inflasi Jawa Timur Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2020) dan Aksi Nyata di Tahun 2019. Dihadiri pula Kepala BPPP Kementerian Perdagangan RI, bupati/walikota di Jatim, pejabat di lingkungan OPD Pemprov Jatim.

Seusai HLM-Rakorwil TPID Jatim, Gubernur Khofifah bersama Kepala Perwakilan BI Jatim melepas kontainer pengiriman beras dari Jatim ke Nabire sebanyak 1.500 ton, Sorong 1.000 ton, Jayapura 1.000 ton, dan Ambon 500 ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News