Khofifah Minta Ditindak Tegas, ​Jika Ada Guru-Siswa Tak Hormat Merah Putih dan Pancasila

Khofifah Minta Ditindak Tegas, ​Jika Ada Guru-Siswa Tak Hormat Merah Putih dan Pancasila Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat mengambil sumpah pejabat Administrator dan pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4). foto: ist/ bangsaonline.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Indar Parawansa mewanti-wanti kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Jatim untuk tegak lurus pada .

Menurut dia, tidak ada ruang bagi guru maupun murid yang tidak tunduk pada dan UUD 1945. Pemerintah Provinsi Jatim, kata , akan melakukan tindakan tegas jika menemukan persoalan tersebut di lapangan.

Baca Juga: Pj. Gubernur Jatim Harap DPD Gerkatin Jadi Jembatan Pemenuhan Kebutuhan Kaum Tuna Rungu

"Guru dan Siswa harus tegak lurus terhadap Ideologi . Juga mengamalkan segala nilai nilai yang terkandung di dalamnya. Jika ada kepala sekolah, guru atau murid yang tidak mau ikut upacara bendera, tidak mau menghormat saat dikibarkan dan yang tidak setuju dengan dan UUD 1945 akan diberikan sanksi tegas," ungkap saat pengambilan sumpah pejabat Administrator dan pengawas di Lingkungan Dinas di Gedung Negara Grahadi, Senin (13/4).

mengungkapkan, harus tertanam dalam diri tenaga pendidik dan kependidikan, utamanya bagi setiap para kepala sekolah, guru, maupun murid di Jatim.

Dinas , lanjut , harus bisa melakukan pendekatan dan tindakan tegas, jika ada yang tidak sejalan. Sehingga proses berbangsa dan bernegara serta kecintaan terhadap NKRI bisa terus ditanamkan. Muncul kekhawatiran, mereka yang tidak percaya terhadap telah terpengaruh dari interaksi secara virtual dan sebagainya, dengan kelompok anti .

Baca Juga: Relawan Gus E Gelar Rakor di Sidoarjo untuk Kemenangan Bunda Khofifah-Mas Emil

juga menyinggung dampak Covid-19 yang mengharuskan anak didik melakukan kegiatan belajar dirumah. Ia minta Dinas terus mengkomunikasikan dan menghitung kebutuhan yang ada jika ingin memberikan tugas maupun pelajaran jarak jauh di rumah, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Karena SPP SMA- SMK sudah digratiskan sangat mungkin kemudian mereka tidak memiliki kekuatan secara finansial untuk membeli paket data.

"Dispendik harus menghitung berapa banyak paket data yang dikeluarkan oleh anak anak ketika mereka belajar d irumah berbasis online. Apakah mereka siap untuk paket data, bagaimana anak- anak yang kurang mampu dan juga fasilitas penunjang online lainnya. Tolong Dispendik Jatim terus mengkomunikasikan jika terdapat kendala dirumah bisa di diskusikan bersama sehingga kualitas belajar bisa sesuai dengan keinginan bersama. Saya hawatir akhirnya mereka belajar melalui warnet secara berkelompok. Ini bisa membahayakan mereka ," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO