Pilwali di Tengah Pandemi, Dokter Sukma Peringatkan Protokol Kesehatan Harus Ketat

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pandemi Covid-19 belum kunjung mereda, termasuk di Kota Surabaya. Bahkan Kota Pahlawan ini masuk zona merah karena tingginya angka positif Covid-19. Karena itu, masyarakat Kota Surabaya menyimpan kekhawatiran terkait pelaksanaan Pilwali Surabaya pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dokter Sukma Sahadewa, Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Surabaya mengingatkan pentingnya sejak dini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mempersiapkan protokol kesehatan. Sebab potensi penularan Covid-19 di Surabaya masih tinggi.

"Kalau melihat kurvanya, Covid-19 di Surabaya masih tinggi. Karena protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat dalam setiap tahapan Pilwali. Tidak saja kepada petugas pemilu tapi juga bagi masyarakat sebagai pemilih. Ini penting untuk menghindari potensi klaster baru," ujar Dokter Sukma dalam webinar Forkom Jurnalis Nahdliyin dengan tema Pilwali Surabaya Di Tengah Pandemi Covid-19, Amankah? Kamis (16/7/2020).

Dokter Sukma menilai kalau melihat kondisi saat ini, melaksanakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan sangat tidak aman. Apalagi tahapan pilwali yang melibatkan orang banyak, mulai kampanye hingga pencoblosan dan penghitungan suara.

Pihaknya berharap ada pendampingan dan pengawasan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gugus Tugas Covid-19 maupun BPBD dalam setiap tahapan Pilwali Surabaya. Institusi ini nantinya yang menjadi supervisi dalam pelaksanaan protokol kesehatan sehingga bisa meminimalisir potensi penularan.

"Kalau parameternya saat ini, menurut penilaian saya, pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun ini tidak aman. Karena itu saya mengusulkan adanya asuransi bagi warga Surabaya yang melaksanakan hak pilih," imbuh Sukma.

Terpisah, Subairi, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM meyakinkan kalau pihaknya melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap tahapan pilwali. Karena itu seluruh petugas di lapangan dilengkapi alat pelindung diri (APD) hingga alat semprot disinfektan.

Alumni Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini mengungkapkan, pihaknya juga memecah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga jumlahnya lebih banyak dari rencana awal. Langkah itu dilakukan sebagai upaya dari physical distancing atau menjaga jarak pemilih di TPS.

"Saat ini KPU punya dua tugas utama, pertama sebagai penyelenggara pemilu yang menjamin hak konstitusi warga negara. Kedua, menjadi Gugus Tugas yang menjamin keselamatan warga negara dalam melaksanakan hak pilih. Insya Allah, Pilwali Surabaya aman dilaksanakan tahun ini, warga Surabaya tak perlu takut datang ke TPS," tegas aktivis Ansor tersebut. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News