Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak hanya sibuk mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang berkompetisi pada Pilbup Gresik 2020. Bawaslu juga harus gencar lakukan pendidikan politik dalam Pilkada Gresik, sehingga masyarakat makin paham.
"Bawaslu itu anggarannya besar. Karena itu, jangan hanya sibuk ngintili (ngikuti) paslon kampanye. Bawaslu harus gencar melakukan pendidikan politik agar masyarakat paham soal Pilkada 2020 ini," kata Anha -sapaan Ahmad Nurhamim- kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (30/10/2020).
Baca Juga: Jika Temukan Kecurangan di Pilkada Gresik, Saksi Kotak Kosong Bisa Gugat ke MK
Menurut Anha, DPRD Gresik telah menyetujui anggaran cukup besar untuk mendukung kinerja bawaslu dalam mengawal dan melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada agar sukses. Total anggarannya sebesar Rp 14,6 miliar yang bersumber dari hibah APBD Gresik 2020.
Dari jumlah itu, anggaran yang terserap Rp 6,050 miliar lebih. Sehingga, masih sisa Rp 8,5 miliar lebih.
"Serapan anggaran kebanyakan masih digunakan untuk honorarium pegawai," ungkapnya.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
Pada kesempatan ini, Anha juga mengungkapkan alokasi anggaran dana hibah APBD 2020 Pemkab Gresik untuk KPU Gresik. Totalnya Rp 60,5 miliar. Hasil evaluasi DPRD, anggaran tersebut baru terserap Rp 5,5 miliar yang kebanyakan juga untuk honorarium.
Kepada KPU, Anha juga meminta agar anggaran yang besar tersebut dimanfaatkan untuk pendidikan politik. "Semakin gencar pendidikan politik, masyarakat makin paham aturan main dan rambu-rambu dalam Pilkada Gresik. Terlebih, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, sehingga partisipasi pemilih makin banyak," tukasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
