JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ketidakpuasan terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meluas. Para pengurus PKB di berbagai daerah menganggap Cak Imin memberangus musyawarah dan demokrasi di partai yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur dan para kiai pada 23 Juli 1998 itu.
“Saya meminta para petinggi PKB segera mengambil alih kepemimpinan nasional dengan menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menyelamatkan partai yang didirikan oleh Gus Dur ini,” ujar Ketua DPC PKB Pesawaran 2016-2021, Matrohupi, Selasa (9/3).
Baca Juga: Syafiuddin Minta Menteri PU dan Presiden Prabowo Perhatikan Tangkis Laut di Bangkalan
Ia mengirimkan surat terbuka kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Saya dengan sangat sadar membuat Surat Terbuka demi mengembalikan marwah PKB ini,” kata Matrohupi.
Ia mengaku kecewa terhadap pelaksanaan Muscab serentak yang serba ditunjuk dan ditentukan DPP PKB. “Di dalam surat tersebut sudah saya ceritakan secara detail terkait pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan hampir di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” kata Matrohupi dilansir rmollampung.id.
Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak
(Matrohupi)
Menurut dia, DPP dan DPW PKB Lampung sudah mengabaikan demokrasi. “Tidak mementingkan demokrasi dan nilai dasar serta tindakan arogan dan terkesan seenaknya yang dilakukan Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik) terhadap sebagian besar DPC PKB itu merupakan upaya untuk menghancurkan PKB dari dalam,” kata Matrohupi.
Chusnunia Chalim (Nunik) selain Ketua PKB Lampung juga Wakil Gubernur Lampung yang beberapa hari lalu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dalam sidang suap itu nama Cak Imin disebut menerima Rp 40 miliar. Para pengurus PKB, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan banyak yang kecewa terhadap Nunik.
Baca Juga: Ajak Pj Gubernur Lampung Tandem Paralayang, Adhy Karyono: Awalnya Takut Tapi Menikmati
(Para pengurus PAC PKB demo di kantor DPW PKB Provinsi Lampung)
Selain Lampung, PKB Sragen Jawa Tengah juga kisruh. Sebanyak 17 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membakar undangan musyawarah cabang (muscab) di kantor DPC PKB Sragen, Selasa (9/3/2021).
Baca Juga: PKB Gelar Konsolidasi Pemenangan Paslon Luman dan Mudah di Pasuruan
“Kami mewakili seluruh pengurus di DPAC se-Kabupaten Sragen bahwa kemarin sudah melaksanakan Muscab, kami semua menyatakan menolak hasil Muscab tersebut,” kata Ketua DPAC Kecamatan Ngrampal Rahmad.
Saat melakukan aksi bakar undangan itu, mereka membawa lembaran kertas bertuliskan “PKB Sragen berduka” sembari meneriakkan: tolak muscab.
Menurut Rahmad, nama-nama yang keluar dalam struktur kepengurusan yang baru hasil Muscab tidak sesuai dengan aspirasi DPAC. “Ini malah nama-nama yang telah diajukan DPAC justru sama sekali tidak direspons,” timpalnya.
Baca Juga: Perseteruan PAN dan PKB di DPRD Kota Blitar, Koalisi Pilwali Terancam Bubar
Ketua DPAC Kecamatan Masaran Faizin juga mengatakan, PKB di Sragen sudah kehilangan etika organisasi dalam memilih struktur kepemimpinan. Menurut dia, proses pemilihannya jauh dari demokrasi dan transparansi. Bahwa PKB tidak menghargai DPAC dalam menentukan kepimpinan.
“Untuk itu kami semua menolak hasil keputusan DPP PKB tentang persetujuan penetapan pimpinan DPC PKB Sragen, Jawa Tengah masa bakti 2021-2026,” ujarnya.
Muscab PKB Solo juga bergolak. Kisruh itu bermula dari pergantian Ketua PKB Solo dari Muhamad Rofik yang secara mengejutkan digantikan Muhammad Birawan. Keputusan tersebut membuat belasan pengurus anak cabang memilih walk-out dari ruangan Muscab.
Baca Juga: Perlancar Pengambilan Sampah di Kampung, Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Batu Bantu Ranmor Roda Tiga
"Jangan ada intervensi dari DPP. Untuk itu, kami menolak SK DPP PKB tentang Keputusan DPC PKB Solo Masa Bakti 2021-2026," kata Ketua Dewan Syuro PKB Pasar Kliwon, Muhammad Iskandar.
"Mereka seharusnya mendengar dan melihat apa yang terjadi di bawah. Namun DPP PKB tidak ada komunikasi tahu-tahu turun paket seperti itu," tambahnya.
Ancaman tegas pun dikeluarkan. Menurut dia, jika keputusan pergantian Ketua DPC PKB Solo tak dibatalkan, para Pimpinan Anak Cabang (PAC) Solo akan mengambil sikap berhenti total atau maukuf dari kepengurusan PKB.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
Aksi maukuf tersebut juga termasuk kegiatan Pilkada Jawa Tengah (Jateng) maupun Pileg dan Pilpres mendatang. Sikap tersebut tidak hanya akan dilakukan jajaran pengurus PAC PKB Solo, tapi jajaran ranting di bawahnya. "Istilahnya tidak jadi pengurus, tidak ikut kegiatan politik di PKB," tegasnya.
Di Banyumas Jawa Tengah Muscab PKB juga kisruh. Sebuah video beredar viral di media sosial memperlihatkan kondisi Muscab PKB Banyumas. Sejumlah anggota Muscab PKB Banyumas marah dan tidak setuju, bahkan ada yang menggebrak meja. Tak hanya gebrak meja, beberapa peserta mencopot seragam dan minggat dari lokasi sidang.
Penyebabnya, para peserta Muscab PKB Banyumas tidak mencapai musyawarah mufakat sehingga menyatakan protes. Hal ini dipicu oleh selisih jumlah suara calon ketua DPC yang terlihat sangat jauh antara Danan Setianto dan Agus Santosa.
Baca Juga: 3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Dalam rekaman video yang beredar, Abdul Wahib meminta peserta sidang untuk tenang dan sidang diskor 10 menit untuk berembug dengan DPP. Tetapi para peserta sidang yang berasal dari PAC di berbagai wilayah Banyumas tetap mengecam.
Bagaimana tanggapan DPP PKB? Ketua DPP PKB Faisol Rizal memaklumi kekecewaan itu. Ia marespons kekecewaan pengurus DPC dan PAC PKB Kota Solo.
"Ini dinamika dalam politik dan ada peraturan partai yang berubah. Makanya kita sosialisasikan keputusan dari DPP. Sudah final Muhammad Birawan (Ketua DPC PKB Solo)," kata Faisol dikutip RM.id Rakyat Merdeka.
Dia menegaskan keputusan DPP PKB terkait pengisi posisi Ketua DPC PKB Solo sudah final. Ditanya wartawan alasan pergantian Ketua DPC PKB Solo apa didasari kekecewaan DPP PKB, Faisol menyatakan tidak. Justru menurut dia DPP PKB mengapresiasi kontribusi dan kinerja Ketua DPC PKB Solo sebelumnya.
Faisol justru menekankan pentingnya kesiapan DPC PKB Solo untuk menghadapi agenda Pemilu 2024. Penyiapan calon anggota legislatif (caleg) PKB Solo harus mulai dilakukan dan dimatangkan, termasuk perangkat pemenangan pemilu mendatang. Sebab DPP PKB memasang target tinggi untuk Pemilu Legislatif 2024 di Solo.
"Kami targetkan lima kursi DPRD Solo. Jadi yang paling penting DPC Solo siap untuk Pemilu 2024. Melakukan pencalegan dini dan mempersiapkan semua perangkatnya," ungkapnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News