Tak Mau Gegabah Soal PTM, Pemkot Surabaya Masih Tunggu Perkembangan Covid-19

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam memutuskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak mau gegabah meskipun keputusan pusat sudah direncanakan mulai Juli 2021. Pihak Pemkot masih menunggu perkembangan Covid-19 karena keselamatan peserta didik lebih utama dibanding mewajibkan PTM.

"Kita juga sudah melakukan asesmen dan ada sekolah yang sudah bisa dibuka. Tapi dengan kondisi Covid-19 yang naik seperti ini, tidak bisa dilanjutkan karena saya lebih mengutamakan keselamatan anak-anak," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (23/6/2021).

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak akan memaksakan pembelajaran tatap muka jika dirasa terlalu berisiko. Oleh karena itu, pemkot masih akan melihat perkembangan kasus Covid-19 hingga awal Juli 2021. "Kita lihat dulu kondisinya nanti. Kalau tetap naik dan itu membahayakan anak-anak saya, insyaallah tatap muka juga akan saya batalkan," tegasnya.

Apabila nanti pembelajaran tatap muka batal digelar pada Juli 2021, maka Pemkot Surabaya akan membuat berbagai inovasi supaya peserta didik tidak bosan belajar daring dari rumah mereka masing-masing. Untuk itu akan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan.

Semenara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo memastikan, selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19. Mulai dari simulasi pembelajaran dengan protokol kesehatan yang ketat hingga asesmen kepada setiap sekolah terus dikebut hingga saat ini.

Baca Juga: ITS Raih 4 Penghargaan di KBGI 2024

“Jadi, sekolah itu tidak hanya difasilitasi protokol kesehatan, namun harus ada satgasnya. Bimtek kepada satgas itu juga terus dilakukan oleh pemkot supaya semua prokes berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, semua sekolah di Surabaya sudah siap menyambut PTM," kata Supomo.

Hal lain yang juga penting sebelum melakukan PTM adalah restu orang tua/wali murid. Sampai saat ini sudah banyak wali murid yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM. Bahkan, untuk mempermudah wali murid mengisi pernyataan, pemkot sampai membuat aplikasi khusus.

"Jika PTM memang harus dilaksanakan, teknis aturan pembelajaran juga akan dibuat lebih spesifik. Misalnya, soal jumlah kuota siswa yang diizinkan masuk pada zona hijau, kuning, atau oranye yang dibuat berbeda. Semakin rawan, semakin sedikit yang diizinkan masuk," terang Supomo.

Namun ia mengaku masih akan mematangkan konsep tersebut dan akan berkoordinasi dengan sejumlah pakar pendidikan hingga kesehatan untuk mematangkan konsep ini, sehingga aturan teknis yang dibuat memperhatikan berbagai pihak. "Kalau PTM ini batal dan tetap daring, maka para guru harus kreatif, komunikatif dan inovatif dalam menyampaikan materinya," tutupnya. (dra/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News