KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) terkait penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP), Jumat (27/8). Anev penilaian MCP ini sebagai wujud membangun suatu kerangka kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus upaya memahami risiko dan melakukan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Pasuruan.
Berdasarkan hasil penilaian ini, Pemkot Pasuruan berhasil menaikkan skor MCP, di mana empat bulan lalu mendapat skor 48%, dan untuk bulan ini meningkat menjadi 64%.
Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi
Penilaian MCP ini sangat penting sebagai titik ukur keberhasilan pemerintah daerah menekan dan mempersempit angka korupsi di lingkungannya menuju zona terintegrasi dan pemerintahan yang baik (Good Governance).
“MCP bisa mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang, juga memperkecil kemungkinan ada praktik KKN penyelenggaraan dalam pemerintahan, kemudian membantu e-government dan juga membantu pendapatan asli daerah,” ujar Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK
Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan tiga poin yang perlu dijadikan bekal agar good governance di Kota Pasuruan terwujud. Pertama, tidak adanya pungli terkait rekruitmen ASN, tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun tenaga kontrak, dan PHL (pekerja harian lepas).
Kedua, dalam melakukan mutasi pegawai, pemkot diharapkan berhati-hati agar tidak terjadi kasus jual beli jabatan. Ketiga, agar Pemkot Pasuruan dapat lebih meningkatkan target penilaian MCP agar skornya meningkat.
Usai acara yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pasuruan; Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan ini, Gus Ipul menyampaikan akan berkomitmen memperbaiki dan lebih meningkatkan skor MCP.
Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
“Target kami bisa 90 hingga akhir tahun. MCP ini penting untuk menyelamatkan aset daerah juga untuk meningkatkan PAD dan mencegah korupsi,” pungkas Gus Ipul. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
