Paripurna P-APBD Kota Pasuruan, F-PKS Pertanyakan Rincian Refocusing dan Over Budget Gaji Pegawai

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Pasuruan menggelar sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam pembacaan pandangan umum, Fraksi PKS melalui H. drh. Ismu Hardiyanto meminta Wali Kota Saifullah Yusuf mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah Kota Pasuruan, demi mengurangi beban masyarakat di masa pandemi.

"Secara umum kami bisa memahami penurunan target pendapatan akibat pandemi, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. Namun demikian, F-PKS tetap meminta kepada wali kota untuk tetap mengoptimalkan semua potensi yang ada " jelasnya kepada BANGSAONLINE.com di Gedung Paripurna DPRD Kota Pasuruan, Rabu (15/09) malam.

F-PKS juga menanyakan kebijakan refocusing Pemkot Pasuruan yang mencapai 25% dari DAU yang diterima. Sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.07/2021, pemerintah daerah harus menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit sebesar 8%.

"Apa pertimbangannya dan bagaimana rinciannya?," tanya Ismu.

Ia juga mempertanyakan belanja pegawai di perubahan APBD yang diproyeksikan menurun Rp 17 miliar lebih. Menurutnya, jumlah itu cukup fantastis.

"Bila anggaran setelah pengurangan ini ternyata mencukupi untuk untuk membiayai gaji pegawai, maka semakin membuktikan bahwa perencanaan anggaran untuk gaji pegawai selama ini sangatlah lemah dan tidak akurat. Karena tidak didukung oleh data-data yang valid dan analisa yang memadai," cetusnya.

Untuk itu, mulai APBD 2022 F-PKS minta dibentuk tim koordinasi yang melibatkan OPD terkait (BPKA, BKD, Bagian Organisasi, dan Bapelitbangda) guna mencegah terjadinya over budget, sehingga anggaran bisa dialokasikan ke program-program prioritas lainnya.

F-PKS juga meminta wali kota merealisasikan bantuan seragam sekolah untuk tahun ini. "Untuk tahun-tahun anggaran berikutnya, kami mengusulkan bantuan seragam bisa dianggarkan setiap tahun, khusus untuk siswa yang baru masuk sekolah yaitu masuk SD di kelas 1 dan masuk SMP di kelas 7," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ismu juga menyampaikan bahwa pihaknya banyak menerima keluhan dari warga terkait bantuan dari pusat yang tidak cair lagi pada tahun ini.

"Untuk masyarakat ini, kami meminta untuk tetap diberikan bantuan di mana dananya dikaver dari APBD," tandas Ismu.

F-PKS juga menyoroti belanja internet, mal pelayanan publik, serta dinas pertanian yang meliputi pengelolaan tanah atau sawah bengkok oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.

"Begitu juga rencana dinas pertanian dan ketahanan pangan melakukan penyerahan sawah untuk agrowisata di Kelurahan Sekargadung untuk dikerjasamakan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat, perlu diperhatikan aturan dan ketentuan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," pungkasnya. (afa/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News