Wali Kota Kediri Raih Penghargaan Karmika Graha Abinaya dalam Rakerda REI Jatim

“Percepatan-percepatan sudah dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah kota. Kita mendukung investor untuk berinvestasi, namun dengan catatan mengembangkan dengan cara yang tepat. RDTR sudah ditetapkan, apabila akan membangun perumahan langsung bisa dicek via OSS,” ujar Wali Kota Abu Bakar.

Dalam hal perizinan properti, Pemerintah Kota Kediri memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para stakeholder penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan.

Yakni, Perda Kota Kediri nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ia mengungkapkan, di Kota Kediri akan ada kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan dibangunnya perguruan tinggi, bandara, dan jalan tol. Hal ini menjadikan Kota Kediri tepat untuk berinvestasi.

“Akan ada banyak pembangunan yang ada di Kota Kediri. Menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun kota ini, tetapi tetap menjaga kenyamanan dan sustainability lingkungan hidup,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri mengimbau agar prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) segera diserahkan ke pemda. Berdasar data sebelum tahun 2020, jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU ke pemda sebanyak 18 dengan 139 jenis PSU.

Lalu pada tahun 2020, sebanyak 1 perumahan dengan 8 jenis PSU. Jumlah PSU atau perumahan yang belum diserahkan ke pemda sampai dengan bulan ini sebanyak 24 perumahan dengan 127 jenis PSU.

“Tidak menutup kemungkinan nanti satu atau dua tahun setelah dijual jalan mulai rusak ataupun selokan mulai harus dibenahi, kita tidak bisa menyentuh ke sana. Kecuali bila PSU sudah diserahkan. Jadi saya mohon tolong ini segera diselesaikan,” pungkas Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri itu. (uji/rev)