Perdalam Pemahaman OPD, Pemkot Kediri Gelar Bimtek HPS

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Untuk mengantisipasi risiko permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Kota Kediri melalui bagian pengadaan barang dan jasa menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyusunan HPS dan spesifikasi pengadaan barang/jasa.

"Kegiatan ini bertujuan supaya pemahaman akan identifikasi kebutuhan serta penyusunan spesifikasi barang dan jasa secara bertahap dapat dimengerti dengan baik oleh masing-masing OPD, dalam hal ini PPK/PPTK-nya," kata Kepala Bagian Barang dan Jasa, Pemerintahan Kota Kediri, M Muklis Isnaini, Senin (18/10).

Baca Juga: Tuntut Evaluasi MBG, Ratusan Mahasiswa Gabungan Gelar Aksi Demo di Kantor DPRD Kabupaten Kediri

Dalam kegiatan itu, juga dibahas soal bagaimana melakukan evaluasi harga penawaran barang, sehingga didapat harga penawaran yang wajar. Sedikitnya, terdapat 37 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang mengikuti agenda tersebut.

"Kami rasa hal ini sangat dibutuhkan oleh setiap OPD untuk mengantisipasi adanya kekeliruan," tuturnya.

Sementara itu, praktisi pengadaan barang dan jasa, Mudji Santosa, didaulat untuk menjadi narasumber utama. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa mekanisme dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipahami oleh pejabat pengadaan, begitu pula penyusunan HPS.

Baca Juga: Demi Kesejahteraan Masyarakat, Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko

"HPS adalah perkiraan harga pengadaan barang/jasa yang dianalisa secara professional dan disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas," kata Mudji.

Menurut dia, HPS berfungsi sebagai aturan dalam melakukan evaluasi harga penawaran barang dan jasa. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan harga penawaran yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan kontrak .

"Saya harap selepas acara ini, setiap OPD di Kota Kediri dapat memahami tahapan persiapan pengadaan barang dan jasa serta memahami teknik dan metode yang tepat dalam menyusun HPS sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2018," urai Mudji. (uji/mar)

Baca Juga: Resmi Dilantik, Vinanda dan Gus Qowim Siap Wujudkan Kota Kediri MAPAN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News