SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Maraknya keresahan masyarakat akibat terjerat pinjaman online (pinjol) membuat Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindak pengelola pinjol ilegal.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, KH M Hasan Mutawakkil Alallah menyebut, sepanjang sejarah tak ada orang yang beruntung karena pinjol. Ia pun meminta kepada masyarakat agar menghindari pinjol, supaya tidak menjadi korban.
Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi
"Tidak ada orang beruntung karena pinjol, karena itu masyarakat harus menghindari pinjol, apalagi yang ilegal," tegas mantan Ketua PWNU Jatim ini, Sabtu (23/10/2021) malam.
Kiai Mut, sapaan KH Mutawakkil Alallah yang ditemui wartawan usai rapat evaluasi program kerja MUI Jatim tahun 2022 di Hotel Wyndham Surabaya mengungkapkan, pinjol itu tidak hanya haram tapi juga dosa besar bila ada unsur penipuan.
Ia mengatakan, akad pinjam meminjam uang seharusnya dilangsungkan dengan cara autentik. Sementara, di pinjol, akadnya dilakukan tanpa unsur tersebut.
Baca Juga: Keuntungan Punya Banyak Akun di Akulaku 2024
“Itu sudah pernah dijelaskan oleh OJK maupun oleh pihak lembaga keuangan. Ini agar masyarakat menghindari pinjol demi kehati-hatian, supaya tidak jadi korban dari pelaku yang bertujuan untuk menzalimi mereka,” kata Pengasuh Ponpes Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo ini.
Mutawakkil mengatakan, jika seseorang mendapat pinjaman uang dari pinjol ilegal, maka uang yang diterima tidak berkah.
“Dan, kalau dapat pinjaman, dijamin tidak berkah. Proses akad itu sah tidak dan dibenarkan tidak oleh UU, kalau tidak, ya tidak berkah,” ungkapnya.
Baca Juga: Pergunu Sebut 42.0 % Korban Pinjol Berprofesi Guru, Kiai Asep: Jangan Boros, Jangan Pelit
Sementara, dalam rapat evaluasi MUI Jatim tahun 2021 dan program kerja tahun 2022, ada sejumlah hal yang dibahas. Diantaranya pencapaian kerja selama tahun 2021 dan target tahun 2022.
“Jadi, program kerja MUI akan dilaksanakan dewan pimpinan MUI maupun seluruh perangkat MUI yang terdiri dari 21 komisi, lembaga dan badan. Kita buat tiga klaster program kerja. Masing-masing klaster akan diiisi oleh komisi badan yang terkait,” tuturnya.
Plt Kabiro Kesra Setdaprov Jatim, Hudiyono yang turut hadir mengatakan, Pemprov Jatim dengan MUI akan selalu bersinergi bersama, guna mewujudkan Jatim sejahtera.
Baca Juga: Tokoh Agama Jambi juga Desak Judi Online dan Pinjol Ditutup
“Tentunya, dalam rapat kerja MUI, sebagai mitra Pemprov Jatim, akan selalu bersinergi bersama. Hal ini agar menciptakan kebijakan yang baik demi kemaslahatan umat,” pungkas pria yang juga adalah Kadis Kominfo Jatim tersebut. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News