KPU Jatim Ajukan Anggaran Pilgub Rp 1,9 Triliun, DPRD Jatim: Tak Masalah, Asal...

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggaran Pilgub Jawa Timur 2024 mengharuskan pengalokasian dana secara multiyears. Apalagi, anggaran pada pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur itu diprediksi berjumlah besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim menyebut telah mengusulkan estimasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun kepada Pemprov Jatim. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding gelaran pilgub sebelumnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan, hingga saat ini berapa kebutuhan terkait Pilgub Jatim mendatang memang belum dapat dipastikan.

"Asal angka yang diajukan KPU tersebut memiliki payung hukum, penganggarannya tidak menjadi masalah. Akan tetapi DPRD tidak tahu, karena belum ada pembicaraan," kata Sadad dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (29/10/2021).

Menurut Sadad, anggaran untuk kebutuhan Pilgub Jatim tidak mungkin dapat dirampungkan dalam satu tahun anggaran, melainkan harus multiyears. Sehingga dengan demikian, sudah harus dibentuk dana cadangan. Dasar hukum pembentukan dana cadangan nantinya melalui perda.

"Nah, berapa target pembentukan dana cadangan seharusnya diperhitungkan sejak awal, sehingga bisa dialokasikan besarannya di setiap tahun anggaran," ucap Sadad.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, perihal anggaran, baru diketahui kebutuhannya jika sudah diketahui desain pemilu.

"Konsepnya kan begitu, money follow function, dalam bahasa lain value for money. Menurut saya, kebutuhan bisa dibicarakan dulu, jangan dananya dulu. Kalau begini, muncul kebutuhan dana sebelum ada pembicaraan dengan DPRD, kesannya kan seperti fait accompli," terangnya.

"Pada dasarnya, pemilu berkualitas itu bukan kebutuhan KPU saja. Itu merupakan kebutuhan kita bersama, semua rakyat Jawa Timur," ucap Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur.

Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan itu menyebut, pada dasarnya pihaknya tak mempersoalkan besaran anggaran. Sebab, demokrasi yang berkualitas di antaranya juga harus didukung oleh anggaran yang cukup.

Namun, dia menegaskan kebutuhan anggaran itu harus dibuka ruang publik agar semua pihak terlibat menyampaikan pikiran-pikiran, karena pemilu merupakan kebutuhan bersama. "Baru kemudian dihitung kebutuhan dananya," pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, legislatif memang belum menerima draft rancangan kebutuhan Pilgub Jatim.

"Tapi, sudah pernah melakukan pembahasan ketika eksekutif akan mengajukan Raperda Dana Cadangan. Memang harus dicicil. Kalau tidak demikian akan berat, semua daerah saya pikir pasti akan nyicil supaya tidak bertumpu pada tahun tertentu," ungkap Anik.

Mekanisme anggaran multiyears itu, lanjut Anik, bakal dimulai pada tahun 2022. Hal itu penting, sebab agar beban kebutuhan anggaran tidak berat.

"Kalau sekarang KPU mengusulkan Rp 1,9 triliun tentu itu nanti akan kita lakukan pembahasan untuk rasionalisasi yang mendekati kebutuhan riil di lapangan. Itu nanti akan dibahas di Komisi A," ujar Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jawa Timur ini.

Sebelumnya, KPU memang telah menyusun draft anggaran kebutuhan gelaran Pilgub Jatim 2024. Untuk kebutuhan KPU, pengajuan kepada pemprov telah dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam estimasi anggaran yang diajukan KPU Jatim berjumlah Rp 1,9 triliun.

"Tapi, itu masih sangat mungkin kurang dari jumlah itu. Karena, belum ada ketentuan komponen apa saja yang harus sharing pembiayaannya dengan kabupaten/kota," kata Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur Miftahur Rozaq.

Jika dibanding dengan anggaran pada Pilgub Jatim sebelumnya yang berlangsung dalam kondisi normal, estimasi anggaran untuk pilgub mendatang memang mengalami kenaikan.

Tingginya angka estimasi anggaran itu, dikatakan Rozaq, lantaran memerhatikan beberapa faktor termasuk skenario jika gelaran pilgub nanti masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Sehingga, dalam perencanaannya, estimasi anggaran tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri. Namun Rozaq menyebut, proporsi yang paling besar dari estimasi anggaran tersebut adalah terkait kebutuhan honor badan ad hoc.

"Hampir 50 persen dari dana tersebut adalah honor badan ad hoc, yang standar harga satuannya mengacu pada SBM dari Kementerian Keuangan," urai Rozaq. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News