Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Berdasarkan data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Jawa Timur tahun lalu mencapai 5,92 atau di atas rata-rata nasional yang mencapai 5,52. Pada pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jawa Timur tahun 2020 berada di angka 4,90 sementara nasional 4,64.
Begitu juga di pilar 2, di mana pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Jawa Timur mencapai 6,52 atau jauh di atas nasional yang hanya 4,62. Sementara itu, di pilar 3 dalam hal perluasan akses dan kesempatan Jawa Timur berhasil meraih angka 7,83, sedangkan nasional 6,56.
Baca Juga: Kanwil DJP Jatim II Gelar Media Gathering, Apa yang Dibahas?
“Capaian ini merupakan prestasi membanggakan mengingat banyaknya indikator yang dijadikan pengukuran dalam indeks ini,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, usai rakor terkait issue dan langkah strategis sektor-sektor fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, Selasa (2/11).
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, termasuk peningkatan akses ke sarana kesehatan dan pendidikan di tengah pandemi Covid-19,.
Khofifah memaparkan bahwa IPEI merupakan instrumen yang telah dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mengukur, memantau dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun. IPEI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Pilar utama tersebut, lanjut Khofifah, dibagi lagi atas delapan pilar dengan 21 indikator yang digunakan untuk mengukur IPEI, di antaranya pertumbuhan PDRB riil per kapita, share sektor manufaktur terhadap PDB, rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal, persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah hingga rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit keseluruhan.
“Dalam setiap rencana pembangunan, kami selalu mengupayakan bagaimana program yang digulirkan dapat mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, buta huruf, beban utang, mencegah penyebaran penyakit, kesetaraan gender, dan menjaga kerusakan lingkungan. Saat ini kami tengah fokus pada upaya mereduksi jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Jawa Timur,” paparnya.
Ia menuturkan, terdapat lima kabupaten di Jawa Timur yang saat ini menjadi daerah pilot project percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sejumlah kabupaten itu yakni Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
Baca Juga: Direksi dan Karyawan Sekar Laut Sidoarjo Kompak Dukung Khofifah, Disebut Cagub Paling Ngayomi
Sementara itu, Intervensi yang dilakukan berbasis tiga strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni menurunkan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan yang diharapkan capaiannya dapat sesuai target. Khofifah menyebut jika pihaknya telah menyiapkan sejumlah jurus guna mencapai target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, bahwa Kemiskinan Ekstrem harus bisa dihilangkan pada akhir 2024.
Fokus program pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran, di mana Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 50.000 Lansia, Rp14,4 miliar untuk 4.000 orang pada Program Asistensi Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp1,35 miliar dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp882 miliar.
Untuk fokus Peningkatan Pendapatan, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,85 miliar untuk Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Rp1,35 miliar untuk Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Anti Poverty Program sebesar Rp3,9 miliar. Terakhir, untuk peminimalan Wilayah Kantong Kemiskinan yang telah dialokasikan pula Rp2,45 miliar untuk 1.400 Rumah Tangga (RT) melalui program Elektrifikasi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin,
Baca Juga: Silaturahmi Pj Gubernur Jatim, Kapolri dan Panglima TNI Singgung Insiden Berdarah di Sampang
Tak hanya itu, Program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) sebesar Rp30 miliar untuk 2.000 unit rumah. Sedangkan untuk intervensi tahun 2022 akan dihitung kembali mengingat akan ada perluasan ke 25 kabupaten/kota lainnya.
“InsyaAllah, saya optimistis jika seluruh program dan intervensi tersebut berjalan masif dan lancar maka angka kemiskinan ekstrem di Jatim dapat turun signifikan. Tentunya hal ini juga mendorong semakin meningkatnya indeks pembangunan ekonomi inklusif di Jatim,” kata Khofifah. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
