Ini Wejangan Gubernur Khofifah untuk Wabup Tulungagung yang Baru Dilantik

Ini Wejangan Gubernur Khofifah untuk Wabup Tulungagung yang Baru Dilantik Gubernur Jatim Khofifah saat melantik Wabup Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sisa masa jabatan 2018-2023, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11) sore.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati (Wabup) , sisa masa jabatan 2018-2023, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11) sore.

Pelantikan yang dihadiri undangan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 132.35-4873 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga: Khofifah: Kasih Ibu Sepanjang Masa, Hormatilah dan Berbaktilah Selagi Ada

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan (SK)  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah Jabatan, serta penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas.

Selanjutnya dilakukan pemasangan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan yang diikuti pemberian Petikan Surat Keputusan Mendagri, serta pembacaan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kepada Wabup , Gubernur Khofifah berpesan agar segera melakukan persiapan dan percepatan terkait program penanggulangan di wilayahnya. Pasalnya, pada tahun 2022, Kabupaten menjadi salah satu dari 30 daerah yang akan dijadikan uji coba program percepatan penanggulangan .

Baca Juga: Kunjungi TPQ Indar Parawansa Pasuruan, Khofifah Disambut Hangat oleh Santri dan Warga Sekitar

Hal itu sejalan dengan peran wakil bupati, jelas Khofifah, selain membantu tugas bupati, tugas yang melekat adalah sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

"Bahwa tahun depan akan ada tambah 25 kabupaten lagi, jadi nanti akan ada 30 kabupaten/kota di termasuk Kabupaten dan itu akan dimulai 2022," jelas mantan Mensos RI ini.

Baca Juga: Bedah Buku KHM. Hasyim Asy’ari, Khofifah Gaungkan Qanun Asasi NU Jelang Kongres XVIII Muslimat

“Kalau di pemprov ada wagub, di pemkab ada wabup. Sementara di pemerintah pusat dikomandani Bapak Wapres RI selaku Ketua TNP2K. Inilah yang harus dikoordinasikan karena terminologi merupakan hal yang baru, intervensinya yang efektif seperti apa harus dicari formula bersama, sambil menunggu guidance dari TNP2K,” imbuhnya.

Sebagai informasi, , adalah kelompok masyarakat yang pengeluaran per harinya di bawah 1,9 Dollar US. Dan tahun ini, ada 7 provinsi yang dijadikan uji coba, salah satunya Jawa Timur. Dari tiap provinsi masing-masing diambil 5 kabupaten/ kota, dan tiap kabupaten/kota diambil 5 kecamatan untuk diuji coba. Lalu diambil 5 desa atau kelurahan dari tiap kecamatan.

"Kembali saya ingin mengingatkan bahwa ada program pemerintah, sekarang ini ada 5 kabupaten yang ditargetkan percepatan pengentasan . Tahun 2022 ini akan ditambahkan 25 kabupaten/kota. Kabupaten di dalamnya," jelas gubernur perempuan pertama di ini.

Baca Juga: Di Pembekalan Pimpinan di Kementerian PPPA, Khofifah Ajak Maksimalkan Layanan PA hingga Pelosok

"Masing-masing lima kecamatan itu perlu diintervensi dengan efektif, koordinator tim untuk penanganan kemiskinan adalah wakil bupati, di tingkat provinsi adalah wakil gubernur, dan wakil presiden kalau di pusat," terangnya.

Khofifah juga berharap Wabup Gatut dapat segera bersinergi dan bekerja sama dengan Bupati Maryoto sehingga dapat meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten . Salah satunya yang baru saja ditorehkan adalah PKK Kabupaten kembali mencatatkan sebagai PKK terbaik se-Jawa Timur.

Baca Juga: Cagub Maluku Utara Terpilih Belajar Kesuksesan Khofifah Pimpin Jawa Timur

"Struktur pemerintahan ini tentu kita harapkan bisa meningkatkan seluruh proses kemajuan dari yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten yang sekarang ini," harapnya.

Turut hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Bupati antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, Plh. Sekdaprov Heru Tjahjono, Bupati Maryoto Birowo, Ketua DPRD Kabupaten , segenap jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov . (dev/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO