SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sisa masa jabatan 2018-2023, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/11) sore.
Pelantikan yang dihadiri undangan terbatas dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 132.35-4873 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: Masih Aktif ke Pasar Jelang Debat Kedua, Khofifah: Insya Allah Kami Siap dan On The Right Track
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah Jabatan, serta penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas.
Selanjutnya dilakukan pemasangan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan yang diikuti pemberian Petikan Surat Keputusan Mendagri, serta pembacaan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia.
Kepada Wabup Gatut Sunu Wibowo, Gubernur Khofifah berpesan agar segera melakukan persiapan dan percepatan terkait program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pasalnya, pada tahun 2022, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu dari 30 daerah yang akan dijadikan uji coba program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Kejutan Khofifah saat Kampanye di Trenggalek, Mas Ipin Berseragam Muslimat, Blusukan di Pasar
Hal itu sejalan dengan peran wakil bupati, jelas Khofifah, selain membantu tugas bupati, tugas yang melekat adalah sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
"Bahwa tahun depan akan ada tambah 25 kabupaten lagi, jadi nanti akan ada 30 kabupaten/kota di Jatim termasuk Kabupaten Tulungagung dan itu akan dimulai 2022," jelas mantan Mensos RI ini.
Baca Juga: Sapa Pekerja AIM Biskuit Sidoarjo, Khofifah Disambut Histeris dan Peluk Haru Ibu-Ibu
“Kalau di pemprov ada wagub, di pemkab ada wabup. Sementara di pemerintah pusat dikomandani Bapak Wapres RI selaku Ketua TNP2K. Inilah yang harus dikoordinasikan karena terminologi kemiskinan ekstrem merupakan hal yang baru, intervensinya yang efektif seperti apa harus dicari formula bersama, sambil menunggu guidance dari TNP2K,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem, adalah kelompok masyarakat yang pengeluaran per harinya di bawah 1,9 Dollar US. Dan tahun ini, ada 7 provinsi yang dijadikan uji coba, salah satunya Jawa Timur. Dari tiap provinsi masing-masing diambil 5 kabupaten/ kota, dan tiap kabupaten/kota diambil 5 kecamatan untuk diuji coba. Lalu diambil 5 desa atau kelurahan dari tiap kecamatan.
"Kembali saya ingin mengingatkan bahwa ada program pemerintah, sekarang ini ada 5 kabupaten yang ditargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022 ini akan ditambahkan 25 kabupaten/kota. Kabupaten Tulungagung di dalamnya," jelas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
Baca Juga: Kurang dari 24 Jam, Polresta Sidoarjo Tangkap Suami yang Bunuh Istri di Krian
"Masing-masing lima kecamatan itu perlu diintervensi dengan efektif, koordinator tim untuk penanganan kemiskinan adalah wakil bupati, di tingkat provinsi adalah wakil gubernur, dan wakil presiden kalau di pusat," terangnya.
Khofifah juga berharap Wabup Gatut dapat segera bersinergi dan bekerja sama dengan Bupati Maryoto sehingga dapat meningkatkan berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Tulungagung. Salah satunya yang baru saja ditorehkan adalah PKK Kabupaten Tulungagung kembali mencatatkan sebagai PKK terbaik se-Jawa Timur.
Baca Juga: Kunjungi Kampung Produsen Tas Anyam Jali di Ponorogo, Khofifah Siap Dukung UMKM Go Global
"Struktur pemerintahan ini tentu kita harapkan bisa meningkatkan seluruh proses kemajuan dari yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sekarang ini," harapnya.
Turut hadir dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Bupati Tulungagung antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, segenap jajaran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tulungagung dan beberapa kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (dev/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News