Setara Institute: Kediri Bertahan di 10 Besar Indeks Kota Toleran 2021 | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat

Setara Institute: Kediri Bertahan di 10 Besar Indeks Kota Toleran 2021

Editor: Rohman
Wartawan: Muji Harjita
Kamis, 31 Maret 2022 17:27 WIB

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. Foto: Ist

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com berhasil masuk dalam 10 besar Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan skor 5.733 yang diselenggarakan Setara Institute. Wali , , menerima langsung penghargaan tersebut.

Ia mengaku gembira dengan hasil ini dan berjanji akan terus memperjuangkan peningkatan toleransi di . Menurut Abu Bakar, dengan toleransi yang kuat, kelak Indonesia tidak lagi negara berkembang, menjadi negara maju yang berlandaskan toleransi.

"Kami di telah berjuang sejak 1998 dengan berdirinya paguyuban antarumat beragama dan penghayat kepercayaan agar anak cucu kita tidak tergesek-gesek oleh konflik agama," ujarnya, Kamis (31/3/2022).

Secara peringkat, memang turun dari peringkat 8 pada IKT 2020. Namun dari segi performa atau skor justru meningkat dari 5.583 di tahun 2020 menjadi 5.733 di tahun 2021.

Sementara itu, ada dua kota di luar 10 besar IKT 2021, Surabaya serta Sukabumi yang digantikan posisinya oleh Surakarta dan Magelang. 

" secara kuantitatif tetap berada di 10 besar. Artinya masih memiliki skor rata-rata tinggi. Kalau dilihat dari kinerja atau skor, tahun lalu dibanding tahun ini meningkat untuk , namun kota lain peningkatannya lebih tinggi. Namun tetap di 10 besar, jadi penurunan satu atau dua peringkat itu tidak signifikan," kata , .

Menurut dia, perbedaan skor dari satu kota dengan kota lain juga sebenarnya pada angka yang tipis. Ia berujar, masyarakat di layak bangga dengan capaian tersebut lantaran Setara Institute tidak mencatat ada persoalan serius di Kota Tahu, sehingga tidak keluar dari 10 besar IKT.

"Pelembagaan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif itu bisa menjadi pilihan, dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat lokal seperti Perda, ini menjadi bobot penilaian yang besar. Karena bobot produk hukum yang (menjamin kondisi) kondusif itu memiliki bobot nilai 20 persen," tuturnya. (uji/mar)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video